Hal tersebut akan dijadikan Gubernur acuan bagi daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai tingkat desa.
Lebih lanjut, Gubernur Arinal menjelaskan bahwa di era Globalisasi ini di mana persaingan semakin kompetitif serta dunia industri yang sudah memasuki Era 4.0, maka Lampung harus dapat bersaing dengan produk-produk luar.
Komoditas unggulan ekspor seperti CPO, nanas, kopi robusta, lada hitam, udang beku, karet, molases, kakao, dan kelapa harus dijaga kualitasnya.
Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, kinerja perdagangan luar negeri Provinsi Lampung, pada tahun 2019 ekspor mengalami penurunan sebesar -15,14% dengan nilai 2,93 miliar USD dan impor mengaIami peningkatan sebesar 0,83 % dengan nilai 2,85 miliar USD. Kondisi tersebut menghasilkan surplus sebesar 84,32 juta USD.
“Ini harus kita balik, ekspor harus diprioritaskan dibandingkan dengan import. Kalau import dilakukan ketika emergency. Untuk itu diperlukan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Arinal juga akan mengambil langkah dalam menyiapkan lahan, supaya Pelabuhan ini tidak dicampur adukkan pemanfaatannya untuk komoditas ternak.
“Lampung akan menjadi lumbung ternak nasional, kalau tidak disiapkan pelabuhannya, maka nantinya akan menyebabkan masalah,” tambah Gubernur Arinal.
Mengenai hasil kinerja ekspor yang kurang baik pada masa sebelumnya disebabkan oleh melemahnya perekonomian global yang menyebabkan berkurangnya permintaan dari luar negeri sehingga beberapa komoditi ekspor seperti CPO, udang, karet, dan lada hitam mengalami penurunan.
Impor meningkat pada tahun lalu disebabkan oleh adanya impor migas yang mengalami peningkatan.
“Pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya membuka peluang ekspor bagi produk khas Lampung yang dihasilkan oleh UKM / IKM yang berdaya saing, mengupayakan hilirisasi dan diversifikasi produk, dan penambahan pasar ke negara-negara baru (non tradisional) seperti Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Amerika Selatan,” jelas Gubernur.
Melalui Coffe Morning ini, Gubernur berharap pengusaha dapat melakukan ekspor melalui Pelabuhan Panjang dan terjalin keselarasan dan koordinasi yang baik antara para pelaku usaha, Pelindo II, Bea Cukai, dan Pemerintah Daerah, serta dapat meningkatkan kelancaran demi peningkatan ekspor di Provinsi Lampung. /LPT
Editor ; Dik Eno
