Tamba secara rinci memberikan hitungan-hitungan bagaimana proyek BLT Dana Desa ini dan potensi masalah yang bisa timbul. Ia memberikan contoh misalnya suatu desa mendapatkan Dana Desa Rp 800 juta artinya adalah maksimal Rp 200 juta yang bisa dialokasikan untuk BLT Dana Desa.
Lalu jika angka Rp 200 juta ini dibagi Rp 1,8 juta hak untuk satu keluarga mendapatkan BLT Dana Desa selama tiga bulan maka jumlah keluarga yang bisa terjangkau dari BLT Dana Desa ini hanya 111 keluarga. Pertanyaannya bagaimana sebenarnya jumlah warga yang berhak menenerima BLT Dana Desa ini lebih dari rumah itu, misal dua kali lipat atau bahkan tiga atau empat kali lipat?
Terkait hal ini, kata Tamba permendes terbaru ini mengamanatkan desa yang memiliki jumlah keluarga miskin yang lebih besar dari anggaran yang diterima, bisa mengajukan penambahan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten /kota.
” Jadi menurut saya warga miskin atau yang terdampak pandemi Covid-19 dan membutuhkan bantuan yang belum ter-cover BLT Dana Desa menjadi kewajiban pemerintah kabupaten /kota hingga pemerintah provinsi Anggaran sudah ada dan tunggu apa lagi untuk menyalurkan ,” tutur Tamba.
Tamba pun meminta Bupati /walikota se-Bali hingga Gubernur bali melalui instansi terkait melakukan pendampingan dan mengkoordinasikan mekanisme pendataan masyarakat yang berhak menerima BLT dana desa ini pada tahap penyaluran.
Sebab hal ini dirasakan memang agak rumit dan cenderung berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kecemburuan sosial di desa. Bahkan tidak menutup kemungkinan perbekel yang saat ini sudah puyeng dan “pengeng” merobek APBDes bisa saja menjadi sasaran “bulan – bulanan dan “di-bully oleh warga yang merasa berhak mendapatkan BLT Dana Desa tapi malah tidak mendapatkan.
” Jadi konflik jangan dipindahkan ke desa, jangan. Bupati/Walikota dan Gubernur Bali, jangan jadikan perbekel sebagai tameng, jangan lepas tangan,” tegas Tamba.
“Kasihan perbekel kalau nanti jadi sasaran ‘bully’ warga sedangkan Bupati / Walikota dan Gubernur Bali malah asyik lepas tangan. Harusnya Bupati/ Walikota yang bertanggung jawab segera menyalurkan bantuan juga dari realokasi APBD,” imbuh Tamba
Bakal calon Bupati Jembrana yang dikenal dengan komitmen membawa Jembrana Kembali Jaya (JKJ) ini juga menyototi Pemkab yang sangat lamban menyalurkan bantuan ke masyarakat dan banyak pengaduan tertuju kepada relawan JKJ.
“Jangan sampai menunggu rakyat kelaparan, jangan juga tunggu dekat pilkada baru salurkan bantuan. Harusnya kedepankan kemanusiaan, jangan pikirkan kepentingan politik dulu,” Tegas Tamba.
Tamba mengaku heran lambatnya gerakan pemkab Jembrana menyalurkan bantuan ke masyarakat. Sebab anggaran realokasi sudah ada.
” Penyisiran anggaran sudah,, tapi kok lambat cairnya? Apa nunggu rakyat sudah berjatuhan atau nunggu mendekati ajang pilkada? Kapan cair untuk rakyat? Jangan ditahan-tangan sampai menunggu pilkada jangan menunggu sampai perbekel di demo” Kata Tamba mengingatkan.
Ia pun mempertanyakan kejelasan janji- janji bantuan skema jaring pengaman sosisal dari gubernur.
