Oleh karena itu, saya menduga, sumber pada berita pertama bisa jadi tidak berlatarbelakang komunikolog. Lebih parah lagi jika tidak memiliki kompetensi dan keterampilan profesional komunikasi yang memadai sehingga manajemen komunikasi tidak beda dengan juru bicara (Jubir) di istana yang tidak memiliki latarbelakang ilmu dan profesional komunikasi. Dengan kata lain, manajemen komunikasi Pemkot Bekasi bisa jadi “sebangun” dengan manajemen komunikasi jubir di istana.
Kompetensi komunikasi yang lemah dari para penanggungjawab komunikasi institusi pemerintah pusat maupun daerah di semua tingkatan membuat manajemen komunikasi pemerintah tidak terkelola dengan baik. Skema komunikasi lebih pada komunikasi sporadis dan teknik “pemadam kebakaran”, dengan mengedepankan kaunter isu-isu miring yang sangat tidak efektif. Dengan demikian, kredibilitas dan reputasi pemerintah di ruang publik bisa tergerus dan tergerus terus. Sangat disayangkan.
Untuk itu, saya menyerankan kepada Presiden, Menteri, semua kepala daerah di semua tingkatkan agar melakukan reposisi besar-besaran kepada semua pejabat komunikasi pemerintah. Berikan tanggung jawab itu kepada para komunikolog agar pengelolaan komunikasi pemerintah dapat berjalan dengan baik, sehingga kebijakan dan program pemerintah dapat terkomunikasikan dengan efektif pula kepada masyarakat.
Sebab, komunikasi sudah lama sebagai ilmu pengetahaun dan sudah sejak dulu (ethos, pathos dan logos dari Aritoteles) bahwa komunikasi sebagai profesi profesional. Dengan demikian, hoax dan ujaran kebencian yang merugikan semua pihak, termasuk yang merugikan pemerintah, dapat ditiadakan atau diminimalisasikan dengan manajemen strategik komunikasi dan profesional.
Sumber :
Salam,
Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif
Lembaga EmusCorner
Editor : SF
Pewarta : Munawar
