Alih-alih memberikan dukungan kepada Sugiri Sancoko yang _notabene_ adalah kader sendiri, Demokrat justru membuka pendaftaran tahap kedua untuk mengakomodasi orang lain dari luar partai, yaitu Bambang Tri Wahono dan Jamus Kunto yang pada hari yang sama juga mendaftar ke PKB dan diduga menjadi bagian dari skenario untuk dipasangkan dengan petahana.
Bagaimana akhir dari episode Demokrat dalam _sequel_ pilkada kali ini?
Kemungkinan pertama: Demokrat bergabung dengan koalisi partai yang mengusung petahana meskipun tidak menempatkan kadernya sebagai cawabup, namun tetap akan mendapatkan konsesi dalam bentuk lain. Namun langkah Demokrat dalam skenario ini terancam tidak bisa bekerja maksimal karena masih banyak kader dan simpatisan Demokrat yang loyal pada Sugiri Sancoko. Bahkan belasan kader partai yang juga pimpinan PAC sudah menggelar deklarasi mendukung Sugiri Sancoko, dalam kondisi apapun keputusan yang dibuat partai nantinya (1/8/20).
Kemungkinan kedua: Demokrat membangun koalisi baru dengan mengusung paslon alternatif. Bisa saja calon tersebut diambil dari nama-nama yang selama ini sudah beredar atau nama lain yang benar-benar baru. Dengan saham 5 kursi dibutuhkan teman koalisi minimal 4 kursi. Namun untuk skenario ini lagi-lagi Demokrat juga harus bersiap untuk tidak bisa berjuang secara bulat karena masih banyak kader dan simpatisan Demokrat yang loyal pada Sugiri Sancoko.
Kemungkinan ketiga: Demokrat mengambil sikap tegas untuk kembali ke kader sendiri dengan mengusung Sugiri Sancoko sebagai calon bupati. Skenario terakhir merupakan langkah paling realistis dan kelihatannya juga tidak akan sulit bagi DPP untuk menerbitkan rekomendasi, meskipun bisa saja terjadi pada masa _injury time_ menjelang pendaftaran ke KPUD.
*Partai Gerakan Indonesia Raya*
Gerindra merupakan bagian utama dari koalisi pengusung Ipong di pilkada 2015. Ipong sendiri saat itu merupakan kader Partai Gerindra. Anggota koalisinya adalah Gerindra 6 kursi, PAN 6 kursi dan Nasdem 1 kursi. Dalam perkembangannya, sebelum pileg 2019 Ipong berpindah keanggotaan partai dari Gerindra ke Nasdem. Dalam pileg 2019 perolehan kursi Gerindra turun dari 6 menjadi 5. Jika melihat kaitan sejarah dengan petahana agaknya sulit melihat Gerindra berada di dalam satu barisan koalisi bersama petahana.
Berarti tinggal ada dua kemungkinan skenario bagi Gerindra. Pertama: membuat koalisi sendiri untuk mengusung calon alternatif, misalnya Letkol Budi Santoso yang memiliki ikatan khusus dengan petinggi Gerindra melalui jalur korps baju hijau. Langkah ini bisa dibilang cukup terlambat karena Budi Santoso belum melakukan pergerakan secara masif. Sejauh ini hanya terlihat upaya sosialisasi melalui pemasangan baliho di beberapa titik. Tingkat popularitas dan elektabilitasnya juga kalah jauh dari dua calon yang sudah eksis.
Kedua: langkah yang lebih realistis bagi Gerindra adalah dengan bergabung dalam koalisi partai yang mengusung Sugiri Sancoko, sehingga akan lebih terbuka bagi kemungkinan tejadinya skema pertarungan _head to head_ antara petahana dan Sugiri Sancoko.
*Partai Keadilan Sejahtera*
Sejak awal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agaknya konsisten bergandengan tangan dengan Partai Nasdem untuk membentuk koalisi yang akan mengusung petahana. Hubungan harmonis antara PKS dan petahana dilatarbelakangi kisah indah perolehan kursi PKS di DPRD yang naik hingga 100% dari 2 kursi menjadi 4 di masa pemerintahan petahana. Masa-masa indah ini agaknya yang ingin dipertahankan oleh PKS ke depan.
*Partai Golongan Karya*
Golkar termasuk salah satu partai yang babak belur di pileg 2019. Betapa tidak, dari sebelumnya berstatus sebagai partai pemenang pileg dengan raihan 10 kursi kini hanya menjadi partai _medioker_ dengan menyisakan 4 kursi saja di DPRD.
Golkar adalah paradoks dari Nasdem. Saat Golkar berjaya di parlemen, Nasdem adalah partai satu kursi yang menempatkannya di posisi paling buncit di DPRD. Maka, mudah saja membuat analisisnya. Sebagai sesama partai nasionalis, Nasdem telah merenggut sebagian besar kursi Golkar. Dengan posisi seperti itu, sulit dipahami jika pada akhirnya nanti Golkar memilih masuk dalam koalasi partai di mana Nasdem ada di dalamnya.
*Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*
Nasib PDI Perjuangan hampir mirip dengan Golkar, yaitu partai nasionalis yang perolehan kursinya di DPRD Ponorogo mengalami kemerosotan. Dari partai pemenang dengan perolehan 10 kursi di pileg 2009 menjadi 5 kursi di pileg 2014, kemudian tinggal 4 kursi di pileg 2019.
Namun, meskipun saat ini hanya memiliki 4 kursi di parlemen, PDI Perjuangan masih bisa memainkan peran krusial dan menjadi pimpinan koalisi dalam pilkada 2020. Alasannya, secara akar rumput PDI Perjuangan masih memiliki massa yang besar dan militan. Jika saja pileg memilih partai, potensi PDI Perjuangan memenangkan pemilu di Ponorogo sangatlah besar. Alasan lain, PDI Perjuangan adalah partai pemerintah di tingkat nasional dan memiliki tokoh-tokoh yang sangat disegani. Dengan posisi tersebut PDI Perjuangan bisa mengatur koalisi partai dari atas dengan relatif mudah.
Lalu kemana arah dukungan PDI Perjuangan dalam pilkada 2020? Jika tujuannya hanya sekedar memenangkan pilkada maka PDI Perjuangan bisa bergabung dengan koalisi petahana. Tapi jika tujuannya adalah memenangkan pilkada 2020 dan memenangkan pileg 2024 maka pilihannya adalah mengusung kader sendiri. Persoalannya, mereka butuh sosok kuat yang bisa menandingi petahana. Sementara dari stok kader sendiri saat ini sepertinya tidak tersedia tokoh dimaksud, sekurangnya tidak ada kader yang siap bertarung di depan.
Di tengah tuntutan akan sosok yang kuat, sebenarnya ada satu langkah instan yang cukup menggoda. Apa itu? Memanfaatkan situasi “minor” yang tengah terjadi antara Demokrat dan Sugiri Sancoko! Ya. PDI Perjuangan bisa saja memimpin sebuah koalisi untuk “mencomot” Sugiri Sancoko dari Demokrat dan mengusungnya menjadi cabup untuk menantang petahana. Masuk akal bukan?
*Partai Amanat Nasional*
PAN termasuk partai yang perolehan kursinya merosot di masa pemerintahan Ipong Muchlissoni. Padahal PAN ikut menjadi bagian penting dari koalisi partai yang mengusung Ipong pada pilkada 2015. Dalam dua pileg sebelumnya PAN konsisten memenangkan 6 kursi. Tapi dalam pileg 2019 kursi PAN turun 50% hingga tinggal menyisakan 3 kursi saja.
Lalu bagaimana langkah politik PAN dalam pilkada 2020, terutama dikaitkan dengan upaya mereka untuk memperbaiki posisi di parlemen?
Dalam posisi tersebut akan lebih tepat jika PAN bergabung dengan koalisi penantang. Di koalisi tersebut kontribusi PAN sangat penting untuk memenuhi syarat minimal dukungan parpol. Berbeda jika PAN masuk ke koalisi petahana yang sudah memiliki kursi yang cukup sehingga keberadaannya hanya menjadi “penggembira” saja. Terlebih dari pengalaman pileg 2019 petahana tidak bisa memberikan ruang bagi PAN untuk setidaknya mempertahankan perolehan kursinya. Selain itu di dalam koalisi petahana sudah ada PKS yang _notabene_ memiliki ideologi partai yang mirip dengan PAN.
Kontribusi PAN yang nyata di koalisi penantang akan berdampak pada menguatnya _bargaining position_ di dalam koalisi. Jika koalisi PAN Cs. berhasil memenangkan calon yang diusung maka akan memudahkan langkah PAN dalam menata strategi untuk mengembalikan kursinya yang hilang di pileg 2019.
*Partai Persatuan Pembangunan*
Meskipun hanya memiliki 1 kursi, DPC PPP Ponorogo jauh-jauh hari sudah mengambil sikap untuk mengusulkan nama Sugiri Sancoko sebagai calon bupati Ponorogo dalam pilkada 2020. Dukungan DPC PPP pada Sugiri Sancoko diputuskan secara aklamasi dalam Rapat Pimpinan Cabang yang digelar Senin 22/6/20. Selanjutnya DPC PPP Ponorogo membawa nama Sugiri Sancoko ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi. Jika berjalan sesuai harapan DPC, maka PPP akan dicatat sebagai pelopor koalisi pengusung Sugiri Sancoko yang sangat penting dan terhormat.
*Partai Hati Nurani Rakyat*
Hanura adalah satu dari dua parpol yang memiliki 1 kursi di DPRD Ponorogo, selain PPP. Meskipun hanya bermodal 1 kursi, Hanura masih berkesempatan untuk mengambil peran kunci dalam percaturan pilkada Ponorogo. Caranya, segera putuskan untuk bergabung dengan koalisi penantang. Dengan begitu Hanura bisa menjadi bagian dari 9 kursi pertama yang mengusung penantang. Jika kemudian koalisi tersebut berkembang, Hanura akan tetap dicatat sebagai salah satu pelopor koalisi.
Demikian analisis tentang berbagai kemungkinan skenario kejadian politik dan kecenderungan sikap parpol dalam pilkada Ponorogo 2020, tentu saja dalam segala keterbatasan penulis. Bagaimana akhir dari perjalanan para parpol. Ada berapa koalisi yang nantinya terbentuk . Ada berapa pasangan calon yang akan maju dalam pilkada. Ke paslon mana saja akhirnya para parpol berlabuh. Mari kita ikuti dinamikanya dalam kurun waktu kurang dari sebulan ke depan hingga hari pendaftaran ke KPUD.
“Salam Demokrasi”
