Menurutnya, pembenahan sistem angkutan umum mutlak dilakukan. Pengaturan angkutan umum belum tertata dengan baik. Namun sampai saat ini Pemko Medan belum memiliki formula yang mujarab. Di satu sisi, perbaikan jalan di Medan ini masih tumpang tindih.
“Tumpang tindih dalam hal ini adalah sebagai contoh koordinasi yang kurang baik antar instansi di Pemko Medan, termasuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan pihak lain. Tak jarang dijumpai, banyak ruas jalan yang telah diperbaiki, tak beberapa lama kemudian digali kembali untuk jalur sanitasi, jalur gas, gorong-gorong dan lainnya. Jalan yang sudah mulus justru rusak kembali. Jadi, ya pasti macet lagi,” ungkapnya.
Ke depan, kata Medis, dia berharap ada pemimpin Kota Medan yang bisa menerapkan sistem pemerintahan yang pro terhadap transportasi kota. Terutama pemimpin yang mampu berkoordinasi dengan semua pihak dalam upaya mengatasi masalah kemacetan. Dengan begitu, anggaran yang dikeluarkan dari APBD untuk memperbaiki infrastruktur jalan tak sia-sia. Selama ini yang masyarakat nilai begitu. Hari ini diperbaiki, besok rusak lagi.
“Solusi utama yang ditawarkan adalah pengaturan dan penyediaan angkutan umum yang nyaman bagi masyarakat, sehingga bisa menekan penggunaan kendaraan pribadi. Perbaikan infrastruktur juga perlu dilakukan secara efektif dan yang paling penting adalah koordinasi,” pungkasnya. (ris/ila)
Teks foto : Pengamat Transportasi, Medis Surbakti. (Istimewa)
