“Apa tidak ada lagi eselon dua yang tidak rangkap jabatan, sehingga orang yang sudah menempati sejumlah jabatan strategis harus dibebankan lagi dengan pekerjaan besar. Efektifitasnya kita pertimbangkan. Bagaimana nanti satu orang mengambil keputusan untuk sejumlah pekerjaan yang berat,” ujarnya.
Aswan berharap Gubernur Edy segera melakukan perbaikan atas kebijakan-kebiajakan yang linglung tersebut. Karena kebijakan itu akan merugikan sejumlah pihak, mulai dari rakyat hingga pemerintah.
Selain itu, Aswan Jaya juga mempertanyakan kenapa Gubernur Edy sangat menyenangi penempatan pejabat rangkap khususnya untuk Afifi. Mantan ketua PSSI tersebut dinilai terlalu mengidolakan Afifi, atau tidak memiliki referensi nama di jajaran pejabat daerah. Padahal banyak pejabat yang dapat dimaksimalkan untuk menjalankan tugas.
“Atau mungkin Gubernur ingin menempatkan Afifi sebagai pejabat spesialis Plt. Karena sejumlah jabatan strategis diberikan kepada Afifi. Atau ada unsur lain yang kita sama-sama mempertanyakannya. Karena masih banyak nama yang kami nilai mampu,” ujarnya.
Hal lain yang harus diketahui masyarakat tentang proses pelaksanaan pemerintah di tangan Gubernur Edy adalah tren Plt. Karena itu membuktikan manajemen sumber daya manusia yang dimiliki Edy Rahmayadi sangat lamban. Sebab bertahun-tahun Edy menempati jabatan gubernur, dia hanya mahir untuk memukul gong dalam acara serimoni dan bukan menempatkan pejabat yang baik dan benar untuk menjalankan roda pemerintahan.
(LM-01)
