MEDAN—LIPUTAN68.COM—Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) mencatat selama kurun hingga 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan sejak pandemi Covid-19 melanda dunia awal 2020.
Karenanya dibutuhkan kerja bersama pemerintah pusat hingga ke desa, dengan memanfaatkan anggaran total Rp59,77 triliun melalui penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2022 dari APBN.
Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat acara Penyerahan DIPA dan TKDD TA.2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (13/12).
Hadir diantaranya Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut Kementerian Keuangan, Syafriadi, para kepala daerah serta perwakilan instansi vertikal penerima dokumen.
Dalam paparannya, Gubernur Edy menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pengelolaan pemerintah hingga kondisi pertumbuhan berbagai bidang, serta target capaian pada tahun mendatang, terutama pertumbuhan ekonomi, dimana posisinya sempat berada pada level minus (-3,49%) di 2020 dan 3-4% per November 2021. Adapun peningkatannya diupayakan mencapai 4-5% pada 2022 nanti.
Dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan di Sumut sebesar Rp59,77 triliun, sebanyak Rp39,85 triliun dialokasikan untuk dana TKDD. Sedangkan untuk pengalokasian DIPA di Sumut 2022 besarannya Rp19,92 triliun.
“Target kita Sumatera Utara yang pertama adalah masalah pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur. Jika yang lalu (awal pandemi Covid-19) kita alihkan untuk refocusing anggaran, sekarang ini kita hidupkan kembali (upaya pertumbuhan ekonomi), dengan dana Rp39 triliun yang sebagian terurai di kabupaten/kota hingga dana desa di seluruh Sumatera Utara,” terangnya.
Pada tahun depan, lanjut Edy, pembangunan pertanian (pangan) masih menjadi prioritas Pemprov Sumut dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab menurutnya, sektor ini termasuk yang dinilai mampu bertahan di tengah pailitnya ekonomi global saat pandemi Covid-19 melanda dunia.
“Tetapi idealnya memang kalau bisa di Sumut ini sampai Rp150 triliun (DIPA dan TKDD). Karena kalau kita perbandingkan dengan Provinsi Aceh yang mendapat Rp32 triliun, dengan jumlah penduduk Rp5,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan penduduk 15 juta jiwa, kita menerima Rp39 triliun, sehingga relatif dekat,” ujarnya. “Meskipun Aceh punya dana otonomi khusus (Otsus) dan kita tidak, namun kalau korelasinya itu dihitung populasi dalam penerjemahan UU, maka perlu dipertimbangkan agar bisa mengawal (harapan) ini hingga ke pusat,” imbuh Edy.
Sedangkan upaya menggenjot laju pertumbuhan ekonomi, ia meminta pemerintah kabupaten/kota turut aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan hingga pembinaan UMKM, mengelola secara maksimal sumber daya perekonomian yang potensial seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan hingga pariwisata.
