MEDAN — LIPUTAN68.COM — Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Indonesia (POBSI) Sumatera Utara, turut angkat bicara ihwal pelaporan mantan pelatih biliar Sumut, Khairuddin Aritonang alias Choki terhadap Gubernur Edy Rahmayadi ke Polda Sumut.
Ketua Umum Pengprov POBSI Sumut, Salomo TR Pardede, mengaku tidak menyangka kasus tersebut sampai ke ranah hukum padahal seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi dari berbagai pihak.
Selaku ketua organisasi bola sodok tersebut, dirinya merasa terganggu padahal seharusnya bisa cepat diredam seandainya semua pihak bisa dengan kepala dingin menyikapinya.
“Kami sangat terganggu pascakejadian tersebut akibat pemberitaan yang viral di mana-mana,” kata dia kepada wartawan, Rabu (5/1/2022).
Dalam persoalan ini, pihaknya menegaskan bahwa posisi POBSI Sumut berada di tengah tidak membela siapapun. Dia juga meminta agar kejadian yang dialami Choki tidak dikait- kaitkan dengan POBSI Sumut sebab hal itu adalah persoalan pribadi yang bersangkutan.
Kemudian kata Salomo, posisi Choki sebagai pelatih Biliar Sumut telah berakhir semenjak pelaksanaan PON Papua selesai.
“Dia diangkat sebagai pelatih mulai dari persiapan hingga berakhir PON Papua. Hal itu sesuai dengan SK dari KONI Sumut,” ungkap Salomo.
Terkait laporan ke polisi, Salomo mengatakan itu atas inisiatif Choki dan tidak pernah berkonsultasi dengan POBSI Sumut. Begitupun ia mempersilakan jalur hukum yang ditempuh Choki karena itu adalah haknya.
Sebenarnya kata dia lagi, tindakan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terhadap Choki merupakan kedekatan antara ayah dengan anak. Namun menurutnya Choki menanggapi dengan serius.
“Saya tidak membela Gubsu tapi kalau kita jujur gaya dan style kepemimpinan Edy Rahmayadi memang begitu, kita harus maklum,” kata Salomo.
Bahkan, sebut dia, Edy Rahmayadi sudah mengatakan bahwa aksi pegang kuping tersebut merupakan jewer sayang dan dia juga pasti tidak menyangka persoalannya panjang dan melebar kemana-mana hingga sekarang.
Lagi pula kata Salomo, upaya mediasi sudah dilakukan KONI Sumut dan POBSI Sumut kepada Choki agar persoalan tersebut tidak terlalu diangkat ke permukaan. Tetapi Choki tetap dengan pendiriannya membawa ke ranah hukum.
Sisi lain, mengenai pernyataan Choki di media bahwa tidak ada bantuan pemerintah berupa peralatan ke POBSI Sumut, dibantah pihaknya. POBSI Sumut, diakui Salomo, sudah pernah mendapat bantuan empat unit meja biliar dari Pemprov Sumut melalui Dispora dan KONI yakni meja divisi pool, snooker dan caroom, hingga sekarang meja biliar tersebut masih layak digunakan.
Ketua Harian Pengprov POBSI Sumut yang juga Pelatih Kepala POBSI Sumut, Achmad Fadil Nasution menambahkan, kasus yang dialami Choki harus dipisahkan dengan keberadaan Pengrov POBSI Sumut secara organisasi. Kasus Choki, menurutnya, adalah persoalan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan POBSI secara organisasi.
Hanya saja kata Fadil, yang bersangkutan pernah menjadi pelatih biliar Sumut sehingga dikaitkan dengan organisasi POBSI.
“Kami dalam hal ini tidak berkewajiban melakukan pembelaan terhadap Choki secara organisasi,” tegasnya.
Sebagai teman yang sama-sama pernah menjadi pelatih biliar Sumut, Fadil bersama ketua umum Pengprov POBSI Sumut, telah memberikan saran kepada Choki untuk cooling down dan melakukan upaya mediasi, namun yang bersangkutan tetap pada pendiriannya.
Pun soal perhatian Pemprov Sumut terhadap POBSI, ia mengaku telah mengalami perbaikan dan peningkatan dari tahun ke tahun seperti uang pembinaan atlet berupa honor begitu juga terhadap pelatih.
“Komitmen Pemprovsu melalui Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah terhadap olahraga tidak diragukan lagi terbukti dengan peningkatan anggaran olahraga yang sangat signifikan,” katanya.
Jadi kata Fadil, persoalan yang dialami Choki biarlah diposisikan secara proposional dan masyarakat pasti bisa menilai duduk persoalan sebenarnya.
Intinya, Fadil menegaskan hubungan POBSI Sumut dengan KONI Sumut pascakejadian tersebut tetap solid dan tidak mengganggu komitmen pihaknya untuk tetap membina atlet menyongsong PON XXI 2024. (LM-02)
