Begitu juga langkah lanjutan setelah mengundang pelapor dan koordinasi dengan Inspektorat, Jhon hanya memastikan laporan itu akan dituntaskan secara baik sesuai prosedur penyelidikan dan penyidikan.
Diketahui, sebelumnya Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia menyampaikan laporan dalam bentuk pendumas ke Ditreskrimsus Polda Sumut pada Jumat (4/3/2022).
Ketua Investigasi Lingkar Indonesia, Edy Simatupang menyebutkan, SK perpanjangan komisioner KPID Sumut periode 2016-2019 digunakan dua komisioner (Muhammad Syahrir dan Ramses Simanullang) untuk ikut seleksi komisioner KPID Sumut periode 2021-2024.
Padahal, SK tersebut sudah dinyatakan tidak sah oleh Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto. Akan tetapi, anehnya dua calon incumbent tersebut lolos seleksi bahkan langsung ke tahap uji kelayakan hingga akhirnya dipilih menjadi komisioner.
“Kami menduga ada transaksional SK perpanjangan komisioner KPID Sumut periode 2016-2019 yang diteken Sekdaprovsu. Padahal, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32/2002 pasal 10 ayat 3 dan Peraturan KPI Nomor tahun 2014 pasal I ayat 2, SK perpanjangan harus diteken Gubernur Sumut, bukan Sekda,” sebut Edy.
Dia menjelaskan, SK perpanjangan yang tidak sah legalitasnya berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sebab, pada saat menjadi komisioner KPID Sumut periode 2016-2019 telah menggunakan anggaran negara senilai Rp3,6 miliar.
“Bukti-bukti kita lampirkan juga dalam pengaduan yang dilaporkan ke Direktorat Reskrimsus Polda Sumut, yaitu SK perpanjangan tersebut dan SK Komisi Informasi Publik sebagai pembanding karena diteken gubernur Sumut,” pungkasnya. (LM-02)
