oleh

Gawat! SK Perpanjangan Anggota KPID Sumut 2016-2019 Diduga Banyak Pelanggaran Fatal

MEDAN — LIPUTAN68.COM — Surat keputusan (SK) ihwal perpanjangan masa tugas anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara periode 2016-2019, diduga banyak pelanggaran dan sudah diatur sedemikian rupa.

Edi Simatupang (foto) selaku Ketua Tim Investigasi Lingkar Indonesia mengutarakan, meski tak ingin menyebut siapa oknumnya, lembaga yang konsern dalam pengungkapan kasus korupsi di pemerintahan tersebut yakin, SK perpanjangan itu menyangkut pengelolaan anggaran yang mereka terima di tahun terakhir masa jabatan.

Menurut data yang diperoleh, pada 2019 silam KPID Sumut menerima dana hibah sebesar Rp7 M dari sumber APBD Sumut. Melalui dana yang cukup besar tersebut, harusnya KPID Sumut menganggarkan sebagian kecil untuk pembentukan tim seleksi guna menjaring anggota yang baru.

“Ke mana dana Rp7 M ini digunakan. Bagaimana ceritanya ada dana yang cukup besar, tapi tidak ada dianggarkan untuk seleksi anggota baru. Masa bisa habis. Ini yang harus diperiksa polisi juga,” katanya kepada wartawan, Jumat (8/4/2022).

Liputan JUGA  Merajut Nilai-Nilai Nasionalisme, Perayaan Imlek Banteng Sumut Meriah Kali

Pria dengan gaya bicara blak-blakan ini tidak mentolerir jika DPRD Sumut tidak mengetahui hal tersebut. Selain menjadi pengawas utama, dalam Peraturan KPI NOMOR 01/P/KPI/07/2014 Bab V tentang masa jabatan anggota KPI Pasal 27 telah ditegaskan bahwa, KPI Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota KPI Daerah, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode Anggota KPI Daerah berakhir.

Mengenai masa perpanjangan tanpa SK gubernur juga menjadi persoalan besar. Beberapa pernyataan oknum di media massa, tentang tidak pentingnya SK dan membenarkan surat dengan tekenan sekda sebagai kekuatan untuk bertahan menjadi komisioner KPID Sumut, imbuh Edi, adalah tindakan melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014.

Liputan JUGA  Hendro Susanto Tetap Diseret ke Pengadilan, Hakim Minta Bukti Kecurangan Seleksi KPID Sumut

“Cobalah baca dengan jelas dan sampai habis sebelum berkomentar. Kalau setengah-setegah ya gitu, bacaan SK gubernurnya gak terikut, yang nampak cuma tulisan perpanjangan jabatannya saja. Tapi malulah kayak gitu. Saya melihat yang kasih pernyataan berpendidikan, ada jabatan, bawa nama organisasi besar. Kalau memang salah, akui salah. Kalau nanti terbukti salah oleh hukum, yang kasih komentar salah kan malu,” tegas Edi.

Selain itu, Edi juga membeberkan kesalahan fatal lain terkait jabatan bendahara KPID Sumut yang telah menyalahi ketentuan. Seperti di 2019, jabatan bendahara diduduki oleh Mutia Atiqah dan tahun selanjutnya hingga saat ini dijabat oleh Benny Hutagaol. Padahal, bendahara di lingkungan pemerintahan atau yang menyangkut pengelolaan anggaran bersumber dari negara harus dijabat oleh seorang ASN.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.