Genjot Pemulihan Ekonomi Bukan dengan BLT, Pemerintah Segera Turunkan Harga Kebutuhan Pokok

MEDAN — LIPUTAN68.COM — Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menjadi program andalan pemerintah guna menstimulus perekonomian rakyat dampak kesulitan hidup dari kenaikan harga-harga bahan pokok dan lainnya, dinilai hanya bersifat temporer.

Pemerintah diminta segera membuat langkah-langkah strategis, yakni antara lain menurunkan harga-harga kebutuhan pokok tersebut menjadi murah. Dengan begitu, daya beli masyarakat akan kembali membaik dan pemulihan ekonomi secara perlahan dapat diwujudkan.

“Pokok permasalahan yang harus dientaskan, kenapa harga migor mahal, harga gas mahal, harga pupuk mahal? Cari tau penyebabnya apa? Lalu kalau sudah tau, ya beresin. Saya yakin kalau harga-harga kembali normal tak perlu itu BLT-BLT-an, daya beli masyarakat dengan sendirinya akan membaik karena mereka bisa kembali berusaha mikro,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Hadian melalui pernyataan tertulis yang diterima Liputan68.com, Rabu (20/4/2022).

Hemat dia, program BLT yang diakomodir Kementerian Sosial untuk solusi jangka pendek. Namun jika dimaksud sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi, justru sangat tidak tepat.

“Sampai kapan program BLT ini akan berjalan? BLT ini kan tak ubahnya seperti pemadam kebakaran saja. Kalau airnya tak cukup tidak bisa menjangkau sumber apinya. Harusnya pemerintah punya solusi strategis bukan hanya solusi teknis seperti ini. Kalau saat ini kan dengan segalanya serba mahal, mau usaha apa mereka (masyarakat),” tutur dia.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut ini menyebut, rakyat juga jangan terlena dengan BLT lalu mulutnya bungkam dan melupakan permasalahan inti dari carut marutnya perekonomian bangsa ini.

“Pemerintah harus punya target sampai kapan program BLT ini akan dijalankan, tak boleh selamanya. BLT ini harusnya sekadar crash program yang sifatnya temporer saja. Sambil membantu daya beli rakyat dengan BLT, pemerintah jangan lupa benahi akar permasalahannya,” urai pria yang beken disapa Kang Hadian ini.

Tak Tepat Sasaran
Sisi lain Kang Hadian menilai, masalah klasik yang selalu terjadi dalam pembagian BLT adalah tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang mampu menerima bansos juga, sementara rakyat yang semestinya memerolehnya malah tidak memerolehnya.

Ia menyatakan, ini bermuara pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kemensos RI.

“Data ini sepertinya sulit sekali di-update, padahal para kepala desa secara periodik diminta mengupdate data, namun info dari lapangan saya dapat bahwa yang turun itu-itu juga nama-namanya,” ujarnya.

Mungkin solusi alternatifnya, menurut dia, berbagilah kewenangan antara Kemensos RI dengan pemda. Untuk pendataan, misalnya, verifikasi dan monevnya serahkan saja ke pemda agar bisa langsung menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

“Kalau semua dikooptasi oleh pemerintah pusat kan berat. Ada 34 provinsi dan sekian ratus kabupaten/kota, datanya berapa? Sumut saja DTKS-nya ada 2,1 juta KK,” kata dia. “Kita tau ada 3 jenis bantuan yang semuanya dikuasai oleh pusat, mungkin karena sumber dananya dari APBN. Coba berbagi dengan daerah melalui DAU misalnya, agar pemda juga kreatif dan realistis dalam mengelolanya. Kami DPRD yang akan mengawasinya,” sambung Kang Hadian.

Melalui keterangan Dinsos Sumut, salah satu penyimpangan bansos disebabkan karena masyarakat yang dinilai mampu tapi tetap mau menerima, akhirnya yang benar-benar tidak mampu tertutup peluangnya.

“Ini ada dua hal penyebabnya. Pertama ketidaktegasan pemerintah juga. Seharusnya pemerintah tegas saja, kan kriterianya jelas, siapa yang berhak menerima dan yang tidak berhak. Ya tegakkan aturan tersebut,” ucapnya.

Lantas kalau ada masyarakat yang tadinya tidak mampu setelah sekian lama menerima bansos, lalu ekonominya sudah meningkat jadi mampu, lanjut Kang Hadian, sewajarnya untuk tak lagi diberikan.

“Ya alihkan kepada yang lebih berhak menerimanya. Makanya buat aturannya kalau belum ada, publikasikan secara terbuka ke masyarakat jadi kalau pun diterapkan itu bukan kesewenang-wenangan. Lalu yang kedua sikap mental masyarakat kita memang masih seperti ini, masih banyak yang suka menerima bantuan padahal dia mampu. Merubahnya bukan gampang ini pekerjaan rumah kita semua,” pungkasnya.

Keterangan Kang Hadian ini merupakan resume saat ia menjadi salah satu narasumber Dialog Interaktif TVRI Sumut pada Senin, 18 April 2022 dalam acara Sumut Menyapa. Selain Kang Hadian, hadir narasumber lain yakni Plt Kadinsos Sumut, Manna Wasalwa dan Muhammad Ikhsan selaku Kabis Penanggulangan Kemiskinan Dinsos Sumut. (LM-02)

TEKS FOTO
DIALOG INTERAKTIF: Ahmad Hadian, Sekretaris Komisi B DPRD Sumut (paling kanan), saat menjadi narasumber Dialog Interaktif TVRI Sumut pada Senin, 18 April 2022 dalam acara Sumut Menyapa, yakni membahas efektivitas program BLT pemerintah. ISTIMEWA