oleh

Genjot Pemulihan Ekonomi Bukan dengan BLT, Pemerintah Segera Turunkan Harga Kebutuhan Pokok

MEDAN — LIPUTAN68.COM — Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menjadi program andalan pemerintah guna menstimulus perekonomian rakyat dampak kesulitan hidup dari kenaikan harga-harga bahan pokok dan lainnya, dinilai hanya bersifat temporer.

Pemerintah diminta segera membuat langkah-langkah strategis, yakni antara lain menurunkan harga-harga kebutuhan pokok tersebut menjadi murah. Dengan begitu, daya beli masyarakat akan kembali membaik dan pemulihan ekonomi secara perlahan dapat diwujudkan.

“Pokok permasalahan yang harus dientaskan, kenapa harga migor mahal, harga gas mahal, harga pupuk mahal? Cari tau penyebabnya apa? Lalu kalau sudah tau, ya beresin. Saya yakin kalau harga-harga kembali normal tak perlu itu BLT-BLT-an, daya beli masyarakat dengan sendirinya akan membaik karena mereka bisa kembali berusaha mikro,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Hadian melalui pernyataan tertulis yang diterima Liputan68.com, Rabu (20/4/2022).

Hemat dia, program BLT yang diakomodir Kementerian Sosial untuk solusi jangka pendek. Namun jika dimaksud sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi, justru sangat tidak tepat.

Liputan JUGA  Hasil Tes Wawancara Keluar, Pansel Segera Kirim Enam Nama Calon Sekdaprov Sumut ke KASN

“Sampai kapan program BLT ini akan berjalan? BLT ini kan tak ubahnya seperti pemadam kebakaran saja. Kalau airnya tak cukup tidak bisa menjangkau sumber apinya. Harusnya pemerintah punya solusi strategis bukan hanya solusi teknis seperti ini. Kalau saat ini kan dengan segalanya serba mahal, mau usaha apa mereka (masyarakat),” tutur dia.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut ini menyebut, rakyat juga jangan terlena dengan BLT lalu mulutnya bungkam dan melupakan permasalahan inti dari carut marutnya perekonomian bangsa ini.

“Pemerintah harus punya target sampai kapan program BLT ini akan dijalankan, tak boleh selamanya. BLT ini harusnya sekadar crash program yang sifatnya temporer saja. Sambil membantu daya beli rakyat dengan BLT, pemerintah jangan lupa benahi akar permasalahannya,” urai pria yang beken disapa Kang Hadian ini.

Tak Tepat Sasaran
Sisi lain Kang Hadian menilai, masalah klasik yang selalu terjadi dalam pembagian BLT adalah tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang mampu menerima bansos juga, sementara rakyat yang semestinya memerolehnya malah tidak memerolehnya.

Liputan JUGA  Ada Lonjakan Kasus Positif Covid-19, Warga Sumut Harus Waspada

Ia menyatakan, ini bermuara pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kemensos RI.

“Data ini sepertinya sulit sekali di-update, padahal para kepala desa secara periodik diminta mengupdate data, namun info dari lapangan saya dapat bahwa yang turun itu-itu juga nama-namanya,” ujarnya.

  Banner Iklan Sariksa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.