oleh

Cabut Larangan Ekspor CPO, Pemerintah Harus Selamatkan Nasib Pekebun Sawit

MEDAN — LIPUTAN68.COM — Kebijakan pemerintah melarang ekspor crude palm oil atau CPO dan minyak goreng per 28 April 2022, ditanggapi beragam oleh berbagai pihak. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang optimis dan ada pula yang pesimistis.

Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Hadian (foto), di satu sisi, pelarangan ekspor CPO dan migor ini memang hitung-hitungannya akan meningkatkan pasokan migor dalam negeri. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa stok CPO domestik akan banjir sehingga pabrik kelapa sawit akan mengurangi pembelian tandan buah segar (TBS) dari pekebun sawit.

Belum diterapkan saja pelarangan ini, kata dia, di lapangan sudah dirasakan oleh pekebun sawit penurunan harga TBS, yang sebelumnya berada di kisaran Rp.3000/kg sekarang hanya tinggal Rp1.700 per/kg-nya.

“Pekebun sawit kembali menjerit, sebab dengan penurunan harga TBS ini pasti akan mengurangi kemampuan ekonomi mereka, sebab harga pokok produksi mereka akan naik karena harga pupuk kan masih tetap tinggi,” katanya kepada Liputan68.com, Selasa (26/4/2022).

Liputan JUGA  Joroknya Toilet di Rest Area Tol Medan-Tebing Tinggi, Kang Hadian: Banyak Sekali Tinja tak Disiram

“Saya meminta kepada pemerintah agar mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah besar perekonomian negara yang awal nya dipicu oleh kelangkaan minyak goreng ini,” sambung pria yang beken disapa Kang Hadian ini.

Karenanya, imbuh Kang Hadian, kebijakannya harus komprehensif jangan sektoral.

  Banner Iklan Sariksa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.