Jakarta — Liputan68.com | Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa salah satu tugas yang diberikan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah melakukan transformasi pada sistem kesehatan di Indonesia.
Transformasi tersebut pun terbagi dalam enam aspek dan yang disoroti kali ini berkaitan dengan sumber daya manusia kesehatan, yang ternyata di Indonesia masih sangat kekurangan tenaga profesionalnya.
“Jadi ada beberapa program. Salah satu programnya adalah program beasiswa dokter spesialis dan dokter gigi spesialis,” ujar Budi dalam konferensi pers pada Kamis, (02/06/2022).
Menurut Budi, program beasiswa ini menjadi penting karena fakta yang ada di lapangan. Seperti, penyakit yang paling berat dampak nyawa dan biayanya adalah jantung, stroke, kanker, dan ginjal.
“Begitu kita lihat kemampuan negara Indonesia, bukan hanya pemerintah pusat. Tapi daerah, swasta untuk bisa memberikan layanan jantung, karena ini penyakit yang paling besar korbannya dan paling besar biayanya,” kata Budi.
“Itu enggak semua provinsi bisa melayani layanan jantung. Baik itu layanan jantung dasar seperti pasang ring yang enggak usah bedah jantung terbuka — maupun layanan yang lebih lanjut,” tambahnya.
Hal tersebut pun menjadi target bagi Kemenkes RI untuk nantinya pada 2024 sudah bisa memberikan layanan kesehatan jantung di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, baik yang dasar hingga lanjut.
“Kami melihat ada masalah alat, ruang operasi, itu bisa diberesi dalam 12 bulan paling lama, dan uangnya juga ada, pasti selesai. Kami sadar masalahnya adalah dokter spesialisnya kurang, tidak ada di daerah tersebut,” ujar Budi.
Kekurangan Dokter Spesialis
Menurut Budi, Indonesia kekurangan dokter spesialis terutama pada penyakit-penyakit yang berat seperti jantung, kanker, dan lain-lainnya.
“Banyak masyarakat kita yang tidak terlayani dan harus meninggal karena memang kurangnya dokter spesialis yang tidak merata di seluruh provinsi,” ujar Budi.
“Sehingga dengan latar belakang seperti itu, kami mempercepat program produksi dari dokter-dokter spesialis ini,” Budi menjelaskan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri telah memiliki jumlah standar dokter spesialis yang harus dimiliki tiap negara. Di negara berkembang seperti Indonesia, setidaknya harus ada 1:1000 dokter spesialis yang tersedia.
“Jadi Indonesia kalau 270 juta rakyat, itu dokternya harus sekitar 270 ribu. Sekarang yang punya STR dan praktek mungkin 140 ribu — Kurangnya kita 130 ribu,” ujar Budi.
“Itu sebabnya kenapa program beasiswa ini merupakan salah satu program dalam transformasi sumber daya manusia kesehatan,” tambahnya.
Budi menuturkan, program beasiswa bagi dokter spesialis ini nantinya akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan RI melalui program LPDP.
