Liputan68.com, DENPASAR – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, I G. K. Kresna Budi menerima jajaran pengurus DPP Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) Indonesia didampingi Ketua DPD Aspednak Provinsi Bali, Ray Sukarya bersama jajarannya di Renon, Denpasar, Jumat (5/8/2022).
Kresna Budi mengatakan, bahwa kebijakan karantina kandang dan tertutupnya jalur distribusi ternak antar daerah/wilayah, menjadikan ketersediaan daging dan hewan ternak yang sehat terancam.
Hal ini menyebabkan daging dari pemotongan ternak suspek Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berpotensi terus merebak di provinsi asal.
Disatu sisi masyarakat kebingungan dan disisi lain para peternak berusaha menyelamatkan masing-masing pendapatannya, walaupun terjual murah dan jangka waktu yang cepat akan terus membuat dampak harga ternak dan daging semakin mahal.
“Kebijakan karantina dan pembatasan jalur distribusi daging dan hewan ternak harus dikaji ulang, tanpa mengurangi urgensi penanganan wabah PMK itu sendiri,” ungkap Kresna Budi.
Selain itu, ia juga berpendapat, keberadaan Aspednak Indonesia bisa menjadi jembatan antara pengusaha/petani dengan pemerintah dalam mengatasi merebaknya PMK.
“Dibukanya lalu lintas ternak dengan pengecualian tentu akan menyelamatkan petani dari kebangkrutan, akibat hewan ternaknya tak bisa terjual,” jelas Kresna Budi.
Menurutnya, bukan hanya daging babi, daging sapi, daging ayam serta turunannya bisa menjadi penyebab inflasi, akibat terhambatnya pasokan.
“Penting mengingatkan, PMK secara bertahap segera harus tuntas sebelum G20, karena ini bisa jadi isu jika tidak diatasi,” terang politisi asal Buleleng ini.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengawas Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) Indonesia, Welly Muljono dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) Indonesia, Isa Anshori menyambut baik apa yang disampaikan Kresna Budi, artinya sejalan dengan apa yang disuarakan Aspednak dalam mendorong pemerintah agar secara bertahap membuka pintu karantina agar arus lalu lintas hewan bisa berjalan sebagaimana biasanya.
Ia berpendapat, para stakeholder dalam hal ini Pemerintah Provinsi Balai Karantina Dinas Peternakan, dalam hal ini Dinas Peternakan serta pihak terkait lainnya harus segera mengeluarkan kebijakan yang padu, agar kepentingan dan kebutuhan semua pihak bisa diakomodir.
Sementara itu, Ketua DPD Aspednak Bali, Made Ray Sukarya menyatakan, pihaknya akan mengambil langkah nyata dengan memanfaatkan bio security, sebagai langkah antisipatif merebaknya PMK di Bali dengan melakukan penyemprotan transportasi pengangkut hewan ternak ketika masuk ke Gilimanuk.
