“Saya tidak dalam kapasitas mengatakan, apakah sudah pasti?
Barat atau balik lagi ke Timur dan sebagainya, sebab tantangan untuk pembangunan Bandara di Barat juga tidak kalah besarnya. Jadi, sementara Penlok belum terbit, tetap saja bahasanya kita, bisa jadi, bisa iya atau tidak,” ungkapnya.
Untuk lokasi pembangunan Bandara di Buleleng Barat, kata Komang Wedana, telah dilakukan suatu penjajagan terhadap kemungkinan status tanahnya, yang ternyata, termasuk HGU 1 HGU 2 dan HGU 3 milik Pemprov Bali.
Namun, terlepas dari adanya rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Buleleng Barat, tepatnya di Desa Sumberklampok, jauh sebelumnya, masyarakat di Desa Sumberklampok sudah menjajagi untuk memperoleh haknya.
Bahkan, menurutnya, Gubernur Bali, Wayan Koster ikut memediasi, karena pemerintahan sebelumnya belum diambil sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Barulah, di zaman Gubernur Koster diambil satu langkah kebijakan, dimana masyarakat diberikan 70 persen dan Pemprov Bali 30 persen.
“Berarti sudah selesai itu? Belum, karena barulah setelah itu, BPN masuk, karena sudah jelas, yang 70 persen inilah yang diberikan kepada masyarakat. 70 persen ini, kita memakai retribusi tanah. Jadi, ada lahan pekarangannya dan ada lahan garapannya,” jelasnya.
Bahkan, pihaknya membentuk suatu tim yang disebut Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan Ketuanya, Bupati Buleleng sendiri dan ada Sekda Buleleng serta BPN Buleleng.
Proses ini terus berjalan. Astungkara, kita diapresiasi BPN Pusat, bahwa BPN Buleleng dinyatakan sebagai pelaksana Reforma Agraria Terbaik se-Indonesia tahun 2021,” ungkapnya.
Lanjutnya, hal ini tidak terlepas dari peran serta seluruh komponen Gugus Tugas tersebut, dimulai dari masyarakat itu sendiri yang sangat proaktif dalam penyelesaian ini, BPN Buleleng, Pemkab Buleleng beserta OPD terkait. Bahkan, peran serta LSM ikut terlibat bahu membahu hingga selesai pensertifikatan tanah tersebut.
Namun, imbuhnya, masih di lokasi Sumberklampok diseberang jalan, ada satu banjar, yang warganya sekitar 107 KK sebagai eks Transmigran Timtim. Mereka ini masyarakat atau semeton eks Trans Timtim menempati kawasan hutan.
“Belum selesai, masih dalam proses. Jadi, bukan HGU 1, HGU 2 dan HGU 3. Seandainya, semeton Trans Timtim ini menempati di HGU 1,2 dan 3 tentu juga akan ikut dalam penyelesaian tanah tersebut,” paparnya.
Karena asal hak tanahnya ini berbeda berupa yaitu kawasan hutan,, maka diperlukan suatu proses yang berbeda dengan HGU 1, HGU 2 dan HGU 3 layaknya permohonan yang sudah berproses. Sempat direncanakan di bulan Agustus lalu dan keluar SK pelepasan.
Harapan masyarakat di Sumberklampok yang 107 KK tersebut, 136 hektar lebih yang dimohonkan.
“Kita doakan, mudah-mudahan 136 hektar untuk masyarakat. Seandainya SK ini sudah terbit, barulah itu menjadi ranah BPN Buleleng untuk melakukan proses verifikasi,” ungkapnya.
Atas prestasi tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan piagam penghargaan nomor 224 PJM KP 04/2022 khusus untuk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng sebagai pelaksana Reforma Agraria Terbaik Pertama.
“Ini kebanggaan juga bukan milik saya pribadi, tapi tentunya kebanggaan seluruh Gugus Tugas Reforma Agraria sebagai Pelaksana Reforma, dimulai Bupati Buleleng dan masyarakat bahkan juga teman-teman di LSM yang ikut mendorong proses ini,” sebutnya.
Tidak berhenti disana saja, imbuhnya, kebetulan pada saat itu, juga dikawal langsung Moeldoko, untuk pemberdayaan masyarakat dengan mengundang instansi Kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya, sehingga dapat disumbangkan 100 ekor ternak sapi dan bantuan bibit jagung. Untuk hal itulah, Desa Sumberklampok ditetapkan sebagai Kampung Reforma Agraria.
“Artinya, jangan sampai berhenti pada proses sertifikasi saja. Jangan sampai setelah mendapatkan sertifikat, malah sertifikatnya digadaikan dan dijual. Jadi, pemerintah dalam hal ini, mengawal terus sehingga tujuan akhirnya peningkatan taraf hidup masyarakat dan sosialnya menjadi lebih baik,” pungkasnya. (Van/Lp68)
