Pacitan – Aspirasi kepala desa diseluruh Indonesia mengenai perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun, terus menuai sorotan miring.
Tak hanya ormas kemahasiswaan yang resisten dengan persoalan tersebut, namun sejumlah pegiat LSM sepertinya sangat alergi dengan aspirasi itu.
Mereka justru meminta agar masa jabatan kepala desa direduksi, dan disamakan seperti masa jabatan presiden, kepala daerah, anggota DPR dan DPRD.
“Jabatan kepala desa selama 6 tahun sudah lebih dari cukup. Presiden, gubernur, bupati dan DPR/DPRD saja, masa jabatannya hanya lima tahun,” kata Ketua LSM Akar Rumput Pedesaan, Sugeng Sumedi, Senin (30-01-2023).
Ia berpendapat, kepala desa merupakan jabatan politik. Sehingga masa jabatannya seharusnya sama dengan pejabat politik lainnya.
