Pacitan – Pemkab Pacitan terkesan hanya basa -basi terkait belum dibayarnya tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi para aparatur sipil negara (ASN), selama tiga bulan berjalan.
Apalagi dengan dalih masih meminta persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, yang konon dianggap hanya alasan klasik untuk menunda-nunda pembayaran hak pegawai tersebut.
Salah seorang sumber media yang bisa dipercaya mengatakan, sepanjang nilai TPP tidak ada kenaikan tidak perlu persetujuan Kemendagri.
“Pemda hanya melaporkan nilai TPP tahun 2023 saja ke Kemendagri,” kata sumber yang meminta untuk tidak disebutkan jatidirinya dalam pemberitaan media, Senin (6-3-2023).
Lebih lanjut sumber yang sudah lama kenal dengan awak media ini mengungkapkan, sebagaimana informasi dari sumber di Kemendagri bahwa pemda tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan ke pusat (Kemendagri, Red) apabila alokasi pagu total TPP ASN sama atau kurang dari tahun anggaran sebelumnya.
