Berangkat dari ulasan di atas, Berty berpendapat, akan terjadi beberapa masalah seandainya pemungutan suara Pilkada dimajukan pada September 2024 sesuai usulan mendagri.
Alasannya, menurut Berty, akan beririsan dengan jadwal Pilpres putaran ke 2 yang sesuai PKPU 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 akan dilksanakan pemungutan suaran pada tanggal 26 Juni 2024. Tentu akan merepotkan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu .
Selain itu,, juga akan terjadi kerepotan di Parpol yang akan mengusung pasangan calon lantaran parpol masih menghadapi tahapan Pilpres. Disamping itu parpol sudah direpotkan dengan persiapan dan pelaksanaan pengusulan Paslon Pilkada.
“Sebab apabila pemungutan suara Pilkada di bulan September maka parpol sudah mendafatarkan calon kurang lebih 3 bulan sebelum pemungutan suara Pilkada.
Jadi pendaftran paslon di bulan Mei 2024 ( kalau kita berpedoman PKPU 15 tahun 2019 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada 2020, antara pendaftaran paslon kepala daerah sampai dengan pemungutan suara berjarak 3 (tiga) bulan ). Karena PKPU untuk Pilkada 2024 belum ada,” beber dia.
Lebih lanjut pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris KPU Pacitan ini mengungkapkan, apabila benar pemungutan suara Pilkada akan dilaksankan pada bulan September 2024, hampir dipastikan akan ada Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Atau pemerintah mengeluarkan Perpu karena Pilkada 2024 sudah ditentukan oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 yang akan dilaksanakan bulan November 2024.
“Akan lebih baik pemungutan suara tetap dilaksanakan pada bulan November sesuai dengan UU 10 Tahun 2016 agar parpol punya persiapan lebih matang untuk pengusulan paslon,” tukasnya. (Red/yun).
