Keberhasilan penetapan perwalian ini, lanjut Melita Hasan, “merupakan Pilot Project yaitu gagasan yang dilakukan pertama kalinya di Wilayah Hukum Provinsi Lampung sebagai bhakti kejaksaan kepada negara dan masyarakat. Keemapat JSN (Jaksa Peduli Nadzir), Pendampinhan Hukum dalam rangka perceptan dalm pembuatan Sertifikat Hak Milik yang bersumber dari Tanah Wakaf, sebagai wujud kolaborai dan kerjasama antara Kejari Bandar Lampung, Kemenag Kota Bandar Lampung dan BPN Kota bandar Lampung”, imbuh Dia.
Sementara Kasi Datun menjelaskan juga bahwa pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Tusi) Bidang Datun dalam pelayanan hukum juga terus digalakan dengan JPN tampil dan dipercaya publik sebagai Narasumber dalam berbagai fokus group diskusi (FGD) yang telah dilaksanakan sebanyak 19 kegiatan, dengan tujuan untuk mengedukasi OPD, BUMN dan BUMD dalam memitigasi resiko perbuatan melawan hukum dan dalam rangka edukasi upaya meningkatkan PAD.
Diakhir keterangannya Kasi Datun, Bambang Irawan, SH, MH, menyatakan bahwa adapun target selanjutnya kedepan dapat mencapai lebih 100 Surat Kuasa Khusus (SKK) karena masih ada permohonan bantuan hukum non litigasi (skk) dalam proses telaah. /liputan68-aj
Red
