Yohanis Landu Praing juga mengatakan, penerbitan KKI sejalan dengan perwujudan program kerja Bank NTT.
“Penerbitan KKI adalah sejalan dengan perwujudan program kerja Bank NTT untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam hal pengadministrasian, dan tata kelola keuangan pemerintah daerah di NTT,” tuturnya.
Lanjut Dirut Bank NTT, KKI Fisik Segmen Pemerintah memberikan fasilitas kredit melalui transaksi pada kanal EDC (Electronic Data Capture), untuk pembayaran atas belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Plafond sebesar maksimal 40% dari Besaran Uang Persediaan masing-masing SKPD/OPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Instruksi Kepala Daerah.
“Hal ini adalah salah satu program Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, mengurangi risiko fraud, dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,” ucapnya.
Secara terpisah Pjs. Kepala Divisi Supporting Kredit Charles F. Corputty selaku PIC. Tim KKI Bank NTT, menambahkan, walaupun sebelumnya Bank NTT tidak tergabung dalam Working Group Bank Batch/Fase 1 Implementasi KKI yang menerapkan QRIS Cross Border 3 negara (yaitu Thailand, Malaysia dan Singapura, red), namun berhasil menjadi salah satu BPD yang memperoleh Persetujuan untuk menerbitkan KKI Fisik Segmen Pemerintah berlogo GPN.
“Hal ini membuktikan, bahwa Bank NTT sebagai Bank Milik Seluruh Pemda NTT serta Bank kebanggaan Masyakat NTT,”
“Bank NTT senantiasa mengikuti perubahan, dan melakukan inovasi produk-produk layanan Bank yang akan berdampak pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di NTT,” pungkasnya. ***
