NTT, Liputan68.com– Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Mahadin Sibarani, meluruskan pandangan miring terhadap keberadaan kapal-kapal milik PT Dharma Lautan Utama (DLU), yang belakangan dinilai berdampak pada pengelolaan pelabuhan-pelabuhan lokal.
Bagi Mahadin, DLU bukan beban, melainkan penyambung akses dan harapan warga kepulauan.
Ia menegaskan bahwa kehadiran DLU seperti KM Dharma Kartika dan KM Dharma Rucitra justru membuka akses transportasi laut bagi masyarakat.
“Kehadiran DLU sangat membantu masyarakat NTT. Rutenya tidak hanya antarpulau di NTT, tapi sampai ke Surabaya. Di saat gelombang tinggi membuat ferry sulit beroperasi, kapal DLU tetap bisa berlayar. Ini sangat berarti,” ujar Mahadin.
Menurutnya, kondisi geografis NTT yang rawan cuaca ekstrem membuat moda transportasi laut yang tangguh seperti DLU sangat dibutuhkan.
Apalagi, tingginya harga tiket pesawat membuat banyak warga kesulitan menjangkau kota-kota besar seperti Waingapu, Maumere, dan Ende.
Selisih Harga Tajam: Tiket Pesawat vs Kapal Laut
Mahadin mencontohkan, harga tiket pesawat Kupang-Waingapu bisa tembus Rp1,5 juta hingga Rp2 juta, sedangkan tarif KM Dharma Kartika hanya sekitar Rp300 ribu.
“Dari sisi biaya, kapal jauh lebih terjangkau. Selain itu, kapasitas kapal DLU bisa sampai 1.000 orang, ditambah kendaraan besar. Pesawat hanya puluhan penumpang,” tegasnya.
Ia menambahkan, bila kapal DLU fokus beroperasi di wilayah NTT tanpa harus ke Jawa, maka frekuensi pelayaran bisa lebih sering dan efisien.
Koreksi Internal dan Teguran Soal Pelabuhan Aimere
Menanggapi keluhan yang mengaitkan kehadiran DLU dengan potensi menurunnya pendapatan dari Pelabuhan Aimere, Mahadin mengakui bahwa itu adalah salah komunikasi internal.
“Kalau ada dampak ke pendapatan, kita evaluasi. Tapi orientasi utama kita adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata Pendapatan Asli Daerah (PAD),”
Mahadin menutup pernyataannya dengan pesan kuat bahwa pemerintah akan terus memihak pada rakyat, bukan terpaku pada hitungan keuntungan jangka pendek.
Dengan sikap ini, Mahadin menegaskan posisi Dinas Perhubungan NTT sebagai institusi yang mendahulukan kepentingan rakyat di atas segalanya, terutama dalam menyediakan transportasi yang aman, murah, dan merata.***
