Lancur juga mengingatkan bahwa tingginya biaya politik kerap melahirkan ekses berkepanjangan, mulai dari pragmatisme politik hingga beban balas jasa pasca kontestasi. Karena itu, diperlukan keberanian untuk menata ulang mekanisme demokrasi agar lebih sehat dan berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang.
“Jadi bukan hanya sekadar soal biaya mahal, tetapi bagaimana kita membangun tata kelola demokrasi yang lebih matang dan beradab,” tegasnya.
Pernyataan Ketua DPD Golkar Pacitan tersebut menambah dimensi baru dalam diskursus Pilkada nasional. Lebih dari sekadar perdebatan teknis, wacana ini menjadi cermin kegelisahan publik terhadap arah demokrasi lokal, apakah tetap bertumpu pada euforia prosedural, atau beranjak menuju kualitas kepemimpinan yang sesungguhnya.(Red/yun).
