Meski menyadari bahwa posisi PDI Perjuangan saat ini berada di tengah arus besar wacana perubahan sistem, Heru menilai konsistensi ideologi jauh lebih penting dibanding kompromi pragmatis jangka pendek. Ia bahkan mengingatkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, negara pernah menerbitkan Perppu demi memastikan pilkada tetap berlangsung secara langsung.
Hal itu, menurutnya, menjadi bukti bahwa pilkada langsung bukan agenda satu partai, melainkan bagian dari konsensus demokrasi pascareformasi.
Di sisi lain, Heru juga mengajak seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk bersikap dewasa dalam menyikapi dinamika politik nasional. Ia menegaskan bahwa pengawalan aspirasi harus dilakukan dengan cara-cara konstitusional dan bermartabat.
“Perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun jangan sampai perbedaan itu melahirkan kegaduhan, apalagi tindakan anarkis. Demokrasi harus dijaga dengan kecerdasan dan ketenangan,” pesannya.
Dengan sikap tersebut, PDI Perjuangan Pacitan menegaskan posisinya bukan hanya sebagai aktor politik elektoral, melainkan juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi. Bagi partai ini, pilkada langsung bukan sekadar pilihan sistem, melainkan warisan reformasi yang wajib dijaga agar demokrasi tidak berjalan mundur.(Red/yun)
