NTT, Liputan68.com- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, menyoroti dampak luas dari kebijakan pembatasan jumlah wisatawan di Taman Nasional Komodo yang dinilai telah merembet ke berbagai sektor pariwisata, tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga nasional.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI bersama Jaringan Kapal Rekreasi, Senin (6/4/2026), yang membahas keluhan pelaku usaha terhadap kebijakan kuota kunjungan.
Menurut Usman, pembatasan kunjungan yang ditetapkan maksimal 1.000 orang per hari telah memicu gelombang pembatalan perjalanan wisata, yang berdampak langsung pada destinasi lain di Nusa Tenggara Timur.
“Dampaknya bukan hanya di Komodo atau Labuan Bajo, tapi sudah meluas ke seluruh NTT bahkan sampai ke tingkat nasional,” tegasnya.
Ia menjelaskan, wisatawan yang sebelumnya merencanakan perjalanan lanjutan ke sejumlah destinasi seperti Kelimutu dan Rote akhirnya membatalkan seluruh agenda perjalanan mereka.
“Begitu ada pembatasan, banyak yang batal. Yang mau lanjut ke destinasi lain akhirnya tidak jadi semua. Ini efek berantai,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Usman, juga berimbas pada sektor pariwisata di daerah lain, termasuk Bali, yang selama ini menjadi bagian dari paket perjalanan wisatawan mancanegara.
Dalam RDPU tersebut, pelaku usaha yang tergabung dalam JANGKAR turut menyampaikan kekhawatiran serupa. Salah satu perwakilan asosiasi menilai pembatasan ini berpotensi menghambat aktivitas wisata bahari yang menjadi daya tarik utama kawasan Komodo.
“Wisatawan datang bukan hanya untuk melihat komodo, tapi juga menikmati lautnya, terutama untuk selam. Kalau semuanya dibatasi, dampaknya besar,” ungkapnya.
