Jakarta, LIPUTAN68.COM––Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Selatan (Lamsel) mengenai penyimpanan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Lampung tahun Anggaran 2018 sampai 2019, setelah mendapat tanggapan sanggahan pernyataan dari KPK, terhadap klaim sepihak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan Intji Indriati bahwa Deposito APBD sebagaimana sesuai arahan dan saran dari KPK.
Kini, polemik deposito mendapat tanggapan dari seorang pengamat Politik, Hukum dan Keamanan Dr. Dewinta Pringgodani, S.H, M.H.
Saat diwawancarai oleh jurnalis Jarrak Pos, Dr. Dewinta menyampaikan penilaiannya terhadap pernyataan Kepala BPKAD Lamsel dan Kebijakan deposito APBD tersebut, Jum’at (24/1/2020)
“Ya Saya menilai tidak Mungkin KPK Mengarahkan agar APBD disimpan dalam bentuk deposito, apalagi dengan bunga bank yang tinggi” ulasnya.
Pengamat dan juga sebagai Ketua Dewan Pengawas TV kabel Indonesia ini, menegaskan, ia sependapat dengan KPK.
“Saya sependapat dengan Ketua Tim Kordinator Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah III Febri Diansyah, itu” tegasnya.
“Karena Pencegahan itu bukan dengan memberikan arahan untuk penempatan dana tetapi bagaimana mencegah korupsi dengan menggunakan dana APBD dengan proyek yang tepat” lanjutnya.
Terkait polemik dana 250 Miliyar APBD Lampung Selatan yang didepositokan oleh Pemerintah Daerah, Dr Dewinta berharap agar tidak ada penyimpanan APBD dalam bentuk deposito apapun sebab APBD merupakan uang masyarakat yang harus dipergunakan untuk pembangunan sehingga bisa dirasakan oleh Masyarakat.
