JAKARTA – LIPUTAN68.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berlebihan mengekspose persoalan korupsi izin ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo.
Luhut yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) Ad Interim meminta Komisi anti rasuah bekerja sesuai aturan perundang-undangan.
“Saya minta KPK juga periksa sesuai ketentuan yang bagus saja. Jangan berlebihan. Tidak semua orang jelek, ada yang baik,” kata Luhut di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020).
Dikutip dari laman Kronoligi, saat ini di KKP tepatnya di Gedung Mina Bahari IV yang merupakan kantor Menteri, tengah digeledah KPK. Salah satu penyidik senior KPK, Novel Baswedan juga ikut menjadi tim penyidik.
Penggeledahan di Gedung tersebut dilakukan sejak pukul 10.45 WIB dan masih berlangsung hingga saat ini.
Edhy Prabowo sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam suap kasus izin ekspor benur. Edhy ditangkap sesaat setelah dirinya pulang dari Honolulu, Amerika Serikat.
Hormati Asas Praduga Tak Bersalah
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta asas praduga tak bersalah dihormati dalam kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Edhy Prabowo.
Menurutnya, upaya penyediaan bantuan hukum pun harus dihormati sebagai sebuah upaya untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkan terhadap Edhy.
