Beka menyebutkan juga, bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN penyelesaian sengketa HAM di Indonesia jauh lebih maju. Hal ini menurut Beka disebabkan beberapa faktor diantaranya karena Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian sengketa HAM yang lebih tertata.
“Kehadiran Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan anak dan yang lainnya tentu membantu mekanisme penyelesaian sengketa HAM lebih tertata,” katanya menambahkan.
Yang ke Dua kata Beka adalah soal peraturan perundang-undangan. Disebutkan, Indonesia merupakan gudang dari konstitusi dan undang-undang.
“Dasar alinea pertama UUD 1945, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jika kita bicara soal hak asasi manusia, kemerdekaan itu adalah rohnya. Jadi sudah sangat jelas dalam konstitusi, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Inilah bukti bahwa Indonesia lebih maju soal HAM,” kata Beka menutup.
Usai paparan, Komnas HAM juga menggelar sesi tanya jawab bersama para peserta. Diinformasikan Komnas HAM akan berada di Kabupaten Dairi hingga tanggal 10 September mendatang.
Sosialisasi HAM turut dihadiri Forkopimda, seperti Kapolres Dairi, AKBP Wahyudi Rahman, Dandim 0206 Dairi Letkol Arh. Ridwan Budi Sulistyawan, SIP ketua PN Sidikalang, Monita Honeisty Br. Sitorus, para Kepala OPD, Camat serta beberapa Kepala Desa.
(LM-01)
