Dia juga mengatakan, jaminan sosial ini merupakan hak masyarakat yang diberikan negara.
Arief Wahyudi berharap Pemerintah Kota Kupang dapat membuat suatu regulasi yang mewajibakan rekanan untuk memberikan perlindungan.
“Dari kegiatan ini kita mengharapkan ada suatu regulasi dari tingkat Pemerintah Kota untuk mewajibkan rekanan memberikan perlindungan, baik berupa edaran ataupun peraturan Wali Kota,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kota Kupang, Thomas Dagang mengatakan akan terus bersinergi dalam sektor jaminan perlindungan pekerja jasa konstruksi di Kota Kupang.
“Jadi nyambung kolaborasi antara penyedia tenaga kerja dengan dinas tenaga kerja,”
“Kita harapkan bahwa proyek-proyek pemerintah itu melindungi para pekerja, mereka terjamin keselamatannya,”
“Seperti halnya pekerja sektor jasa kontruksi pada proyek-proyek fisik mulai dari perencanaan hingga pekerjaan selesai atas risiko kecelakaan kerja dan kematian,” pungkasnya.
