Lebih lanjut, Hadi Subowo mengajak publik untuk melihat wacana Pilkada melalui DPRD secara objektif dan proporsional, tanpa terjebak pada stigma masa lalu. Menurutnya, dinamika demokrasi yang terlalu liberal dan fragmentatif justru berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan politik.
Terkait isu efisiensi anggaran, ia menilai hal tersebut bukanlah pokok persoalan utama. Yang lebih penting, kata dia, adalah penegakan regulasi dan etika politik agar demokrasi dapat berjalan secara sehat dan bertanggung jawab.
“Intinya bukan soal penghematan anggaran, melainkan bagaimana aturan dijalankan dengan konsisten sehingga demokrasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Perdebatan mengenai mekanisme Pilkada sejatinya merupakan bagian dari upaya bersama untuk terus menyempurnakan demokrasi Indonesia agar tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila dan kepentingan bangsa.(Red/yun).
