JAKARTA – LIPUTAN68.com – Survei yang dilakukan Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan publik lebih setuju untuk mempertahankan NKRI, yakni mencapai 81,5 %. Hal ini berkaitan dengan kepulangan petinggi Front Pembela Islam Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Rizieq gencar menyuarakan penegakan syariat Islam melalui aksi-aksi “sweeping”, hingga transformasi dalam gerakan politik pada Pilkada DKI Jakarta yang sangat kental nuansa politik identitas atau SARA.
“Hampir mayoritas mutlak publik menyatakan siap untuk mempertahankan tegaknya NKRI dan menolak wacana agar Indonesia menerapkan agama sebagai dasar kehidupan bernegara,” kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu 25 November 2020.
Disadur dari nasional.tempo.co, hanya sebagian kecil yang menginginkan Indonesia menjadi negara agama, sebesar 13,3 %. Sisanya 5,2 % menyatakan tidak tahu/tidak jawab. Menurut dia, kembalinya Rizieq Shihab dari Arab Saudi membangkitkan pula kekhawatiran soal ancaman terhadap NKRI.
Sejak berdirinya Republik Indonesia, kata dia, para “founding fathers” menyusun konsensus Pancasila sebagai dasar negara kesatuan di tengah kebinnekaan masyarakat Indonesia.
Bagi kalangan nasionalis, Pancasila adalah ideologi yang sudah final, sebagai titik kompromi dari keberagaman. Mengubah Pancasila dan NKRI berarti berpotensi memecah-belah bangsa Indonesia.
Sayangnya, dalam beberapa kurun waktu belakangan gejolak politik identitas seakan-akan mengancam kesepakatan bangsa tersebut. Lahirnya perda-perda bernuansa keagamaan hingga munculnya paham khilafah menimbulkan resistensi dan menguatkan kembali semangat untuk mempertahankan Pancasila dan NKRI.
“Menguatnya politik identitas itu memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019, yang nyaris membelah masyarakat dalam polarisasi yang belum usai hingga sekarang,” kata Okta.