oleh

Dr.Dewinta Pringgodani,SH,MH, Sependapat Dengan Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah Tidak’Deposit’kan APBD Di Bank

Jakarta, LIPUTAN68.COM | Perlu dipahami oleh semua pihak, hakikat pembangunan Nasional dan Daerah adalah untuk perekonomian Indonesia yang telah digariskan oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian Negara disusun atas usaha bersama, berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan. Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Terkadang hak-hak masyarakat yang telah dijamin konstitusi tersebut dieleminasi oleh pemerintah baik itu melalui legal instrumen. Pembangunan tidak lagi memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bahkan ada azas pemanfaatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan Daerah, untuk merealisasikan dana APBD tidak lagi memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial justru APBD dimanfaatkan semata untuk meraup keuntungan sepihak, termasuk mendepositokan APBD.

Liputan JUGA  Satu Orang Mahasiswa dan Rekannya Bawa Sabu-Sabu Ditangkap Polsek Batangtoru

Menyangkut polemik Deposito APBD oleh Pemerintah Daerah Lampung Selatan (Lamsel) yang saat ini tengah di tangani Kejaksaan Tinggi Lampung Dr. Dewinta Pringgodani, SH, MH menegaskan kembali saat diwawancarai oleh Kantor Berita Jarrak Media Grup melalui percakapan WA, jika mengelola APBD dengan jalur deposito jelas tidak boleh, sebab APBD itu untuk pembangunan. Rabu (26/2/2020).

“Mendepositokan APBD itu sama saja melakukan pelambatan ekonomi untuk Masyarakat, sebab APBD untuk membangun bukan di ‘deposit’ kan, tegas Bapak Tito Karnavian juga mengatakan, bila masih ada Kepala Daerah yang menyimpan APBD di Bank dalam bentuk deposito ada sanksinya”.

Lebih lanjut Ketua Dewan pengawas Tv Kabel Indonesia ini menambahkan, “seperti apa yang sudah saya sampaikan waktu itu (24/1/2020), APBD harus dipergunakan sebagaimana mestinya, untuk proyek-proyek yang tepat di sana bagi masyarakat”.

Liputan JUGA  BENTUK TIM KHUSUS BERSAMA TIM GUGUS TUGAS, KPK SIAP KAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA PENANGANAN COVID-19

Saat ditanya mengenai langkah hukum yang dilakukan oleh Kejati Lampung, pengamat Hukum, Politik dan Keamanan yang sudah bergelar Dr, muda dan cantik ini memberikan apresiasi, bagus proses hukum itu, berarti Kejatinya tanggap”, sembari menyudahi percakapan, “saya lagi rapat dulu ini Undangan MA, ada pak Jokowi lagi berbicara, nanti lagi ya”, tutupnya.

  Banner Iklan Sariksa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.