Tito menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 bisa berisiko tapi juga dapat jadi peluang bagi pesaing incumbent (petahana). “Dengan adanya Pilkada ini, para kepala daerah akan berkerja keras untuk melandaikan kurva (penyebaran Covid-19) masing-masing. Sedangkan non-petahana bisa menawarkan progran baru untuk kontestasi guna mengukur keberhasilan atau tidak keberhasilan dari petahana,” terangnya.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar Pilkada tidak menjadi ajang perpecahan, dan mengharapkan para tokoh agama dan masyarakat mampu memberikan keteduhan saat Pilkada. “Bangsa ini dipersatukan dengan ideologi Pancasila. Perbedaan agama kita besar, kita ada 6 agama, 1.360 suku bangsa, ada 726 bahasa dan 17.508 pulau, beruntung kita bersatu. Dahulu India dan Pakistan menyatu, namun pecah karena perbedaan warna kulit, beda bahasa dan kepercayaan. Kita pun bisa bersatu karena landasan ideologi Pancasila,” terangnya.
Menyikapi beragam masukan tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan siap untuk melaksanakan dan menyosialisasikan masukan yang telah disampaikan. “Tiga bulan Sumut merasakan pandemi Covid-19, malam ini kami baru bisa bersilahtuhrahmi bersama jajaran Forkopimda. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui dalam waktu dekat kita akan laksanakan Pilkada. Tolong kita sosialisasikan apa yang disampaikan pada malam ini, agar bermanfaat untuk kita bersama,” ujar Edy Rahmayadi.
Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Amir Yanto, para tokoh agama dan tokoh masyarakat Sumut.
(M-01)