JAKARTA – LIPUTAN68.COM – Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan sama-sama sepemahaman untuk mempertahankan ambang batas parlemen 4 persen dalam RUU Pemilu yang sedang dibahas. PD dan PPP juga meneguhkan kerja sama politik di 23 Pilkada yang akan berlangsung Desember 2020 ini.

“Kita ingin demokrasi kita tetap tumbuh, tidak dipaksakan secara tidak alami, memangkas representasi masyarakat Indonesia yang jumlahnya besar dan majemuk. PPP dan Demokrat memiliki banyak kesamaan cara pandang, mudah-mudahan kita bisa perjuangkan terus di parlemen, maupun di ruang-ruang publik lainnya,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam jumpa pers bersama Ketum PPP Suharso Monoarfa, Rabu (12/8) sore.

Sebelumnya, kedua Ketua Umum partai ini berdiskusi dan saling bertukar pandangan mengenai “krisis kembar” yang dialami Indonesia saat ini, yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Ketum PPP juga berbicara dalam kapasitas sebagai Menteri BPN/Kepala Bappenas dalam kabinet periode 2019-2024.

Diskusi tersebut dilakukan saat silaturahmi politik Ketum AHY ke Kantor DPP PPP, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. PPP, menurut AHY adalah salah satu mitra Demokrat dalam koalisi ketika 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, bahkan Suharso Monoarfa sendiri pernah menjadi menteri di kabinet Presiden SBY.

“Kami senang jika Demokrat bisa lebih erat dengan PPP,” ujar Ketum AHY.

“Ini adalah silaturahmi dan juga komunikasi politik yang sudah lama direncanakan dan diniatkan. Pertemuan kali ini juga membahas berbagai isu kebangsaan. Tentu terkait dengan krisis pandemi covid-19 yang sampai dengan hari ini, dunia termasuk Indonesia masih harus berupaya keras untuk bisa menanggulanginya. Kendati kita juga terus berupaya mencari vaksin, tetapi hingga hari ini kita harus terus waspada,” ujar AHY.

Ketum AHY mengapresiasi segala upaya yang dilakukan pemerintah.

“Namun demikian tentu ini bukan hanya masalah dan tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga masalah besar bangsa ini. Oleh karena itu Partai Demokrat juga ingin jadi bagian dari solusi untuk bisa menangani Covid-19, sekaligus memulihkan ekonomi yang memang sangat terdampak,” AHY menambahkan.

“Belum lama kita dengarkan bersama bahwa kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi hingga minus 5.32 persen, artinya akan ada banyak hal yang terdampak termasuk kemiskinan, ketimpangan, dan juga masalah pengangguran. Indonesia harus kuat,” tegasnya.

“Kami juga membahas dampak terhadap dunia pendidikan. Kualitas anak dan generasi penerus bangsa kita akan sangat dipertanyakan akibat penutupan sekolah sekian bulan. Kita tidak tahu sampai dengan kapan pendidikan jarak jauh yang tidak bisa dinikmati oleh semuanya karena ada keterbatasan dari sisi infrastruktur yang dimiliki oleh keluarga-keluarga yang tidak mampu. Maka ini harus menjadi perhatian kita semuanya,” kata Ketum AHY.