SINGARAJA-LIPUTAN68.COM – Perang batas desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng, Bali, bisa diminimalisir. Ini lantaran sejumlah desa dan kelurahan di Bumi Panji Sakti itu sudah sepakati tapal batas.
Asisten I Setkab Buleleng, I Putu Karuna, menjelaskan bahw abahwa di Kabupaten Buleleng, sebanyak 123 dari 148 desa/kelurahan telah menyepakati tapal batas. Dari 123 desa/kelurahan tersebut, 65 desa/kelurahan sudah sepakat dan sudah ditetapkan tapal batasnya dengan Peraturan Bupati (Perbup) Buleleng. Sedangkan yang sudah disepakati namun dalam penyusunan deskripsi segmen batas peta berjumlah 58 desa/kelurahan. Sehing sisa desa/kelurahan yang belum mencapai kesepakatan tinggal 25 desa/kelurahan.
“Ini perlu diketahui bahwa tapal batas baik itu desa, kecamatan bahkan kabupaten itu sangat penting sekali karena di dalam batas menentukan sejauh mana tanggung jawab masing-masing hak pemilik wilayah,” kata Karuna saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (24/9/2020).
Karuna menjelaskan, permasalahan tapal batas sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) tentang pedoman penetapan dan penegasan tapal batas desa/kelurahan di Indonesia. Atas desakan Permendagri tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng sampai tahun 2020 sebagian lebih permasalahan tapal batas dari 129 desa dan 19 kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan. Saat ini hanya tinggal 25 desa/kelurahan yang belum mencapai kesepakatan.
“Langkah-langkah yang kita ambil pertama kita tetap upayakan untuk adanya kesepakatan di bawah dulu. Kita mengadakan penjajakan antar desa yang bersebelahan yang belum memperoleh kesepakatan,” jelasnya.
Selain melakukan penjajakan ke masing-masing desa, kata dia, Pemkab Buleleng melalui instansi yang membidangi juga telah memberikan imbauan dan pembelajaran terkait dengan pentingnya tapal batas disetiap desa/kelurahan. Dengan adanya tapal batas yang jelas segala permasalahan seperti pembuatan peta desa, pemetaan anggaran untuk program-program yang ada di desa/kelurahan dan yang terpenting keamanan di lingkungan masyarakat tersebut.