Senada dengan Fahrul, kepada Sumut Pos, salah seorang guru SDN 064011, Haris juga membenarkan hal tersebut. Haris mengaku jika para guru di sekolah tersebut tak bersedia jika honor mereka dipotong untuk hal yang tidak seharusnya. Sebab, penggunaan 50 persen Dana BOS sebagai anggaran untuk membayar upah guru honorer telah lama disetujui oleh Mendikbud.
“Awalnya kami itu menerima sekitar Rp1,3 juta per bulan, karena 50 persen dana BOS dipakai untuk menggaji para guru honorer. Tapi sekarang tinggal Rp800 ribu sampai Rp1 juta karena tinggal 30 persen, 20 persen lagi gak tahu dipakai untuk apa. Tentu kami tidak mau. Honor kami itu terbilang kecil, karena siswa kami di sekolah itu ada lebih dari seribu siswa. Sekarang honor kami malah dipotong oleh Kepsek yang baru ini,” keluh Haris.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala membenarkan laporan yang telah diterima dirinya dari FHI Kota Medan. “Tadi sudah kita terima, katanya memang ada pemotongan honor dari Dana BOS,” ujarnya.
Rajuddin mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aduan dari para guru honorer tersebut. Mengingat bila apa yang diadukan itu adalah benar adanya, maka oknum kepsek yang dimaksud pantas untuk diberikan tindakan tegas dari Dinas Pendidikan.
“Bila benar, kita mau tahu apa alasan Kepsek tersebut memotong honor para guru honorernya. Bila tanpa alasan jelas dan alasannya tidak mendasar atau tidak bisa diterima, maka kita minta Pemko Medan dalam hal ini Disdik Kota Medan untuk menindak tegas oknum Kepsek Nakal seperti itu. Kita mau semua harus transparan, jangan ada yang terzalimi,” pungkasnya. (map/ila)