Ketiga, penegakan hukum di sektor bidang sumber daya alam (SDA) di Provinsi Jawa Barat dan pola dukungan dan kerjasama yang dibangun dalam rangka membantu upaya penegakan hukum untuk mencegah kebocoran dan penyelamatan keuangan negara atau mengoptimalkan pendapatan negara.
“Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan objektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan,” ucap ketua romobongan Komisi III DPR-RI, I Desmond Junaidi Mahesa sebagai dilansir Humas Kumham Jabar.
Desmond yang merupakan politisi Partai Gerindra itu, lebih lanjut meminta agar pelakdanaan Pilkada 9 Desember 2020 di Lapas dan Rutan berjalan dengan baik dan lancer.
“Pastikan Pilkada 2020 pada bulan mendatang di Lapas dan Rutan berjalan dengan baik, netral dan bebas dari intervensi manapun,” titip salah satu vokalis Senayan itu.
Kunjungan spesifik kali ini melibatkan 3 (tiga) Instansi Pemerintah yang bersentuhan langsung dengan Hukum seperti bidangnya Komisi III yaitu, 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat; 2. Kepolisian Daerah Jawa Barat dan 3. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi didampingi seluruh Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyampaikan, “Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sudah melakukan penghematan anggaran dalam upaya penanganan dan Pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Selain itu dalam rangka menjelang Pilkada pada bulan mendatang, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat telah melakukan persiapan dalam mengakomodir dan memastikan WBP di Lapas dan Rutan menggunakan hak pilihnya.” frs/jmg/*