“Hal lain dengan posisi Soekirman yang dekat dengan organisasi Bupati se Indonesia (APKASI) dan walikota (APEKSI) diharapkan mampu melahirkan persepsi baru para kepala daerah untuk menjadi trigger produk organik. Hal serupa sudah banyak dan berhasil dilakukan banyak kabupaten di pulau Jawa”, ungkap Direktur AOI lagi.
Pius Mulyono, sbg pucuk pimpinan AOI di Bogor, datang ke Sumut pada 17-21 Februari 2021 untuk memperkuat proses legacy sertifikasi organik. Langkah Penjaminan Mutu Organik disingkat PAMOR, atau di International dikenal dg Participatory Garante System (PGS). Masalah sertifikasi organik banyak dikeluhkan kelompok tani. Sertifikasi dirasakan sebagai beban karena biayanya mahal, harus diperbaharuibsetiap tahun. Petani umumnya mencari subsidi pemerintah.
Inilah yang diperjuangan AOI melalui PAMOR untuk memudahkan sertifikasi organik.
Dengan fokus group discussion (FGD), saat AOI sedang membangun metode pembelajaran organik disekolah vokasi formal. Pengembangan kurikulun pertanian organik direncanakan bekerja sama dengan SMK pertanian di propinsi Aceh.
Penunjukan Soekirman sebagai Ambassador organik Indonesia dilakukan di Bitra Indonesia. Lembaga Bitra dikenal sebagai pusat gerakan pertanian organik yang sejak tahun 80an bergerak dan bekerjasama dengan lembaga international dibanyak negara. Saat ini sedang dilakukan advokasi kebijakan pertanian organik agar ada revisi Permentan No 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik. Sasarannya adalah : pengakuan penjaminan status organik oleh komunitas (PAMOR).
Dengan adanya pengakuan terhadap produksi, maka keabsahan sertifikasi tidak hanya dari pihak ketiga, hanya LSO saja. Untuk itulah, keberadaan Ambassador berupaya melakukan bridging, dan lobi nasional dengan APKASI, APEKSI, Kementrian Teknis, dan lembaga Legislatif. Pola PGS dalam aplikasi LSO telah dipraktekkan di banyak negara seperti Philippina, Thailand, India, Amerika latin sejak 2013. Indonesia lambat mencapai progress, dikarenakan problem sertifikasi. Hal ini yang menyebabkan gerakan 1000 desa organik sejak awal era Presiden Jokowi, tidak maju dan tidak mencapai target.
(LM-01)