Jakarta, Liputan68.com | Pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 diadsakan Dialog Progresif I dengan tema Kaltim Roadmap: IKN untuk Indonesia Maju, secara virtual, dilakukan dengan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman sekaligus Presiden Bidang Komunikasi menjadi pembicara kunci.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Gerakan Maslahat (Masyarakat Kaltim Bersahaja dan Bermartabat). Kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Kaltim yang diwakili oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur M. Jauhar Efendi dan diisi pula oleh Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Rudi Mas’ud, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irwan, serta perwakilan akademisi Kaltim Budiman, dilansir dari infobreakingnews.
Gerakan Maslahat diharapkan menjadi wadah berbagi pemikiran, penelitian, pengembangan, juga untuk bertukar informasi dan pengetahuan pemuda bagi masyarakat Kaltim pada khususnya.
“Terima kasih kesempatannya. Tema webinar kali ini mengenai IKN:Transformasi Menuju Indonesia Maju. Memang setahun belakangan ini wacana mengenai pemindahan ibu kota negara (IKN) terasa agak sayup oleh karena adanya hantaman pandemi COVID-19,” ujar Fadjroel mengawali paparannya.
Sambung Fadjroel, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tetap bekerja keras untuk mewujudkan keinginan masyarakat Kaltim, keinginan masyarakat Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke tempat yang baru di Kalimantan Timur.
“Sepanjang setahun terakhir ini, Presiden Joko Widodo secara fisik memang tidaklah datang ke Penajam karena ada masalah pandemi COVID-19. Akan tetapi beliau tetap bekerja menyelesaikan problem-problem terkait dengan pemindahan ibu kota,” imbuhnya.
Lanjut Fadjroel, menjelaskan alasan mengapa ibu kota negara harus pindah. “Masalah ibu kota saat ini, DKI Jakarta. Pertama masalah populasi. Populasi ibu kota saat ini melebihi daya tampung lahan DKI Jakarta yang berdampak pada isu lingkungan, penggunaan lahan untuk perumahan, sampai masalah sosial sehari-hari,” ujarnya.
Kedua, desain tata kota. Pakar tata kota menyebutkan bahwa 80 persen tata kotanya salah (Nirwono Joga, 2016). Ketiga, ruang terbuka hijau. Tercatat berdasarkan data PUPR pada tahun 2019 hanya 9,8 persen dari minimal 30 persen luas wilayah.
Serta yang keempat, simbol sentralisme. Selama ini ibu kota DKI Jakarta menjadi pusat isu ekonomi, politik, dan kebudayaan, menjadi simbol sentralisme.
“Hal-hal tersebut berdampak pada stagnasi di DKI Jakarta. Kompleksitas masalah di DKI Jakarta makin membebani perbaikan tata kota,” kata Fadjroel lagi.
Ia menyampaikan, dampak dalam bentuk banjir, seperti yang beberapa hari lalu terjadi misalnya, dan masalah sosial seperti kriminalitas, kerusakan lingkungan menjadi sulit teratasi. Kondisi ini akan menjebak pada kondisi stagnan dalam memajukan kota.
Selain itu, ujar Jubir Presiden, tempat lama memiliki kebiasaan lama. Sebagai pusat dan model bagi dinamika politik, masalah cara kerja negatif seperti kebiasaan korupsi dan kinerja lamban memberi pengaruh pada cara kerja nasional.
Demikian pula dengan ketidakmerataan. Secara fakta historis, Jakarta menjadi pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan yang selama ini tidak memberi cukup peluang daerah lain berkembang. Pemerataan pembangunan semua dimensi terkendala oleh fakta Jakarta mengontrol ekonomi, politik, dan budaya.
“Sehingga ibu kota baru adalah transformasi, baik pada sistem kerja, lingkungan, dan ekonomi. Perubahan secara fundamental dari sistem dan budaya dalam bidang ekonomi, birokrasi pemerintahan serta lingkungan,” ujarnya.
Oleh karena itu, sambung Fadjroel, pemindahan IKN merupakan upaya penting mengubah sistem dan budaya lama yang buruk menjadi sistem dan budaya yang berkualitas untuk mencapai Indonesia Maju.