Gatot Nurmantyo Mengomentari Bergulirnya Permasalahan KLB Demokrat di Tangan Menkumham, Yassona Laoly

Jakarta, Liputan68.com | Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, memprediksi jika hasil dari Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit berhasil dilegalisir oleh Menteri Hukum dan HAM maka itu akan menjadi sebuah pertaruhan yang sangat besar.

Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi karena pada akhirnya semua partai akan berpikir partai mereka pun akan mudah untuk diambil jadi untuk apa membuat partai baru.

Menurutnya, nanti orang-orang akan berpikir lebih baik mereka menunggu saja menunggu kesempatan mengambil partai orang lain yang sudah dibesarkan.

“Prosesnya apapun juga secepat-cepatnya, yang penting Menkumham melegalisir, selesai. Lalu saya tanya demokrasi macam apa ini? mau jadi apa bangsa ini?” kata Gatot Nurmanto, sebagaimana dikutip  dari kanal YouTube Bang Arief pada Selasa, 16 Maret 2021.

Dia mengungkapkan bahwa sesungguhnya yang diambil adalah suara konstituen dan juga merampas suara konstituen.

Dalam kasus ini, dituturkan Gatot, masyarakat sama-sama melihat bahwa Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tidak pernah sedikit pun menjadi anggota Partai Demokrat.

Terlebih lagi proses yang terjadi pada saat berlangsungnya KLB versi Sibolangit Deli Serdang itu tidak sampai satu jam. Disebutnya situasi sekarang ini jika diteruskan adalah potret yang sangat rawan terhadap keberlangsungan berbangsa dan bernegara.

“Ini adalah potret yang sangat rawan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau ini terjadi demokrasi ambruk, kita tinggal nunggu saja kok bangsa ini bisa punah,” ujar Gatot Nurmantyo.

Dia menjelaskan, dengan budaya yang seperti saat ini terjadi maka akan sangat mudah bagi intervensi asing untuk masuk.

Dinilai olehnya para pihak asing akan berpikir untuk apa berperang dengan Indonesia, cukup rampas saja semua partai politik yang ada.

Apalagi sebelumnya juga beredar isu kalau para peserta yang mengikuti KLB versi Sibolangit diberi uang oleh pihak penyelenggara.

Gatot menyebut bahwa bagi pihak negara lain mengeluarkan biaya hingga sebesar Rp1000 triliun itu harga yang murah.( Red )

Sumber dikutip dari PikiranRakya-Bekasi