Wacana 3 Priode Jabatan Presiden, Presiden PKS Angkat Bicara: Demokrasi RI Menuju Jurang Kehancuran
Ditulis oleh Liputan68 pada 19 Maret 2021 •⏱️ 2 Menit Baca
Liputan68.com | Presiden PKS Ahmad Syaikhu menutup rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2021, sebagai persiapan partai menghadapi sejumlah agenda politik. Dalam sambutannya, Ahmad Syaikhu menyinggung kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai perlahan menuju jurang kehancuran.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menutup rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2021, sebagai persiapan partai menghadapi sejumlah agenda politik. Dalam sambutannya, Ahmad Syaikhu menyinggung kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai perlahan menuju jurang kehancuran.
“Hari-hari ini kita menyaksikan demokrasi kita mengalami kemunduran dan keluar dari fitrahnya. Setelah lebih dari dua dekade pasca reformasi, Indonesia gagal melakukan konsolidasi demokrasi. Hingga hari ini kita menyaksikan demokrasi di Indonesia perlahan-lahan menuju jurang kehancuran,” kata Syaikhu, Kamis (18/3).
“Kebebasan sipil semakin menurun, indeks demokrasi juga semakin turun. Sementara penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi semakin menjadi-jadi,” sambungnya.
Salah satu indikasi mundurnya demokrasi Indonesia adalah munculnya wacana penambahan masa jabatan presiden 3 periode. Padahal, kata dia, UUD 1945 telah mengatur jabatan presiden maksimal 2 periode.
“Adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, membuat demokrasi kita semakin mundur ke belakang. UUD 1945 pada pasal 7, telah tegas mengatur jabatan presiden hanya 2 periode,”
Syaikhu menyebut pembatasan masa jabatan presiden tetap dibutuhkan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan dengan melakukan korupsi dan memastikan kaderisasi kepemimpinan berjalan.
“Pentingnya pembatasan dari adanya penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, pembatasan 2 periode untuk memastikan bahwa kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia yakin Indonesia memiliki banyak stok calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan kredibilitas yang baik untuk memimpin bangsa.
“PKS yakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin dan tokoh yang akseptabilitas dan punya kapasitas punya kredibilitas untuk memimpin bangsa ini ke depan,” kata dia.
“Rakyat harus diberikan pilihan calon-calon presiden baru yang akan memimpin Indonesia ke depan,” tutup anggota Komisi V DPR itu. (Kumparan)
Tinggalkan Balasan