Namun, Wantono sendiri mengaku menggunakan uang tersebut untuk membeli tanah di sejumlah daerah yang berdekatan dengan desanya. Peruntukan tanah tersebut ia gunakan kembali untuk bercocok tanam.
“Kita ngomong bukan hanya uang, dapat berapa, dan sebagainya. Pertamina bisa menjamin ketika berdiri pabrik apakah air nantinya bisa kita minum, apakah udara bisa sesegar ini, belum lagi ada dampak-dampak sosial budaya, pencemaran lingkungan dan udara, tanggung jawab Pertamina bagaimana nantinya,” seru Wantono.
Ia lantas mengingatkan pemerintah ataupun Pertamina agar memikirkan warga terdampak apabila kilang sudah beroperasi penuh. Negara, lanjut dia, harus bisa memberikan kesejahteraan bagi warganya.
“Kalau nanti dampaknya memelaratkan itu yang berbahaya. Pertamina harus konstitusional, artinya bisa mengangkat kesejahteraan warga setempat. Jadi, harus meningkat kesejahteraannya,” tandasnya.
Pembangunan kilang di Tuban membutuhkan pembebasan lahan hingga 841 hektare (ha). Proyek ini sebelumnya sempat masuk dalam daftar Rp708 triliun investasi yang mangkrak karena terkendala pembebasan lahan.
Nilai proyek kilang di Tuban sendiri mencapai Rp211,9 triliun. Kilang ini merupakan proyek dari usaha patungan antara Pertamina dan perusahaan migas asal Rusia bernama Rosneft.
Pada 2017, kedua perusahaan membentuk PT Pertamina Rosneft dengan komposisi saham 55 persen (Pertamina) dan 45 persen (Rosneft).
Lahan pembangunan kilang tersebar di tiga wilayah yaitu Desa Kaliuntu, Desa Wadung, dan Desa Sumurgeneng. Khusus Desa Sumurgeneng terdapat sekitar 225 hektare lahan yang dibebaskan, dengan jumlah pemilik sebanyak 225 orang. (CNN-Indonesia)