Dalam paparan Kemendikbudristek tentang PTM Terbatas, tampak jelas bahwa segala sesuatunya telah disiapkan secara detail dengan matang, dari urusan strategi sampai detail teknisnya. Terkait jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang sudah divaksin, misalnya, hingga 14 Juni 2021, jumlahnya sudah mencapai 1,84 juta, atau sekitar 33 persen dari total 5,6 juta PTK. Sementara untuk pelaksanaan PTM Terbatas ini sendiri sudah ada sejumlah satuan pendidikan yang telah menjalankannya. “Tiga puluh tujuh persen satuan pendidikan dari yang sudah melapor telah melaksanakan PTM Terbatas,” imbuh Rachmadi. Dan dari jumlah itu, ada 1,6 persen melaporkan terjadinya penularan covid di satuan pendidikannya.
Menanggapi paparan Rachmadi, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP., mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi berbagai langkah dan kebijakan yang telah diupayakan oleh pemerintah. “Saya sangat mengapresiasi. Ini bukannya Pemerintah yang maju-mundur, tetapi menurut saya, Pemerintah tetap maju terus, hanya saja kondisinya memang penuh ketidakpastian,” kata Hetifah. Dalam pembelajaran, pertemuan tatap muka itu penting. Terkait ini, Hetifah menggarisbawahi potensi terjadinya dampak negatif jika pembelajaran tatap muka tidak terjadi, yakni meningkatnya risiko anak putus sekolah, termasuk karena harus bekerja, kesenjangan capaian pembelajaran, ketidakoptimalan pertumbuhan, learning loss, dan kekerasan atau stres pada anak. Sementara itu, terkait sejumlah satuan pendidikan yang sudah melaksanakan uji coba PTM, Hetifah masih menemukan beberapa catatan penting di lapangan, di antaranya adalah banyaknya stakeholder yang belum memahami isi SKB 4 Menteri secara menyeluruh, masih kurang koordinasi antar sejumlah lembaga, masih ada stakeholder yang menganggap Corona tidak berbahaya, dan belum banyak sekolah yang melapor kesiapan melalui portal http://sekolah.data.kemendikbud.go.id. “Pas uji coba tatap muka, eh banyak yang tidak pakai masker,” katannya.
Pengamat Pendidikan Bukik Setiawan, yang juga Ketua Yayasan Guru Belajar, juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah diupayakan oleh pemerintah. Selanjutnya, dia mengajak semua pihak untuk melihat era pandemi ini secara lebih strategis. “Ketika menghadapi pandemi, seringkali kita melihatnya secara hitam-putih saja. Terkait rencana PTM Terbatas, misalnya, kalau dikatakan tutup, maka kita anggap tutup semua, dan ketika harus buka, maka buka semua. Padahal tidak, karena, misalnya PPKM ini hanya berlaku di tujuh provinsi saja,” jelasnya. Di sini Bukik menekankan paradigma pembelajaran di masa pandemi perlu adaptif dengan menerapkan model zonasi terkait kasus aktif Covid-19 yang kondisional di suatu daerah. Selain menghindari kecenderungan melihatnya secara uni-dimensi atau sebagai perkara hitam-putih, Bukik juga mengingatkan pentingnya untuk melihat secara multi-dimensional, jadi tidak melulu soal ekonomi, atau kesehatan saja. Karena di sini ada juga pendidikan atau yang lain. Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa sebenarnya pemerintah memiliki instrumen yang besar dan strategis hingga ke akar rumput untuk melakukan gerakan perubahan besar dalam perubahan perilaku dan membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat, yaitu dengan mengoptimalkan jaringan pendidikan. Karena itu kuncinya ada di pendidikan. Gotong-royong pendidikan adalah solusi pembelajaran di tengah pandemi.
(LM-01)