oleh

Kantor Hukum Citra Keadilan Desak Kapolda Sumut Usut Tuntas Mafia Tanah di Jalan Tol Tanjung Mulia

MEDAN – LIPUTAN68.COM – Kantor Hukum Citra Keadilan desak Kapolda Sumatera Utara memberantas mafia tanah jalan Tol di kota Medan Khusnya di Tanjung Mulia. Sudah 3 bulan 2 Lapora yang dilayangkan Citra Keadilan terkait pemalsuan surat belum ada titik terang, hampir di “peti kemaskan”, Selasa (31/08/2021).

“Kami dari Kantor Hukum Citra Keadilan telah melaporkan 2 kasus dugaan membuat dan memberikan keterangan palsu dalam surat dan atau akte autentik. laporan ini tertuang dalam surat Pengaduan Masyarakat bernomor 6319/CK-P/V/2021 dan 6320/CK-P/V/2021 tertanggal 20 Mei 2021. Hingga sampai saat ini kami belum menerima kepastian hukum terkait laporan ini, “kata pengacara Raja Makayasa dari Kantor Hukum Citra Keadilan, Jln. Sutomo Kota Medan.

Liputan JUGA  3 Masih DPO, Satu Buron Terduga Teroris Ditangkap di Jakarta

Ada indikasi permainan mafia tanah dalam 2 laporan tersebut, dengan meminta surat keterangan dari pemangku sultan deli, mafia tanah itu memuluskan permainannya guna menguasai tanah rakyat yang Terzalimi.

“Pertama kami melaporkan atas nama Tengku Hamdy Osman Delikhan atas dugaan pemalsuan penerbitan surat keterangan tentang penjelasan keberadaan Grant Sultan No.10 tahun 1898. Surat itu dikeluarkan pada tahun 2019 atas permintaan surat Alwi SH, “ungkap penasehat hukum Indra Kesuma ini.

Pihaknya juga menjelaskan keterlibatan Tengku Hamdy Osman Delikhan dalam surat keterangan tersebut yang mengakibatkan hak kepemilikan tanah Indra Kesuma menjadi sengketa dan kini telah mendapat kepastian hukum di Pengadilan Negeri Medan.

“Tengku Hamdy Osman Delikhan tidak lagi pemangku jabatan sebagai Sultan Deli sejak awal tahun 2016. Hal ini terdapat pada surat keputusan Sultan Deli XIV, Tuanku Mahmud Lamantjiji Perkasa Alam pada tahun 2015 dan di tandatangani oleh 4 Kepala Urung. Bagaimana bisa Tengku Hamdy Osman Delikhan bisa mengeluarkan surat tahun 2019, sedangkan awal tahun 2016 sudah tidak lagi berkuasa?, “tanyanya terheran.

Liputan JUGA  OPERASI YUSTISI: 3.051 PELANGGAR PROKES DI BALI DITINDAK POLDA BALI

“Kuat dugaan kami surat itu palsu, karena secara data Juridis pada Gran Sultan (GS) No. 10 Tahun 1898 dalam GS pada halaman Ke duanya tertulis ganti rugi dari walikota Medan atas pelebaran sungai Deli dibayar kepada ahli waris Alm. Muhammad Badjuri.

Dan pada data fisik sejak sebelum indonesia merdeka hingga sekarang tanah terperkara ini dikuasai pelapor di Jl. Komodor Laut Yos Sudaro KM 8, Kel. Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang merupakan Tanah Peninggalan Alm. Muhammad Badjuri, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya Indra Kesuma, “Terangnya.

Sambungnya. “Laporan kami Ke dua ini selaras dengan Laporan yang pertama. Alwi, SH Sebagai Pelapor I, dan Samsul Hilal Ginting Terlapor II diduga membuat keterangan palsu dalam akte Autentik dan memalsukan surat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.