oleh

Bupati Pakpak Bharat Sampaikan Nota Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi

PAKPAK BHARAT – LIPUTAN68.COM – Bupati PakpakBharat sampaikan nota jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi pada Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2022, Kamis (25/11), di ruang Peripurna DPRD Kab. Pakpak Bharat, Sindeka Salak.

Nota jawaban Bupati Pakpak Bharat yang dibacakan oleh Sekda Kab. Pakpak Bharat tersebut dinyatakan tersaji dalam bentuk data dan informasi yang akurat dengan mengacu pada kondisi objektif yang ada terkait sejumlah pertanyaan dan saran yang diajukan oleh pihak DPRD yang dimulai dari fraksi Demokrat, Fraksi Golkar.Fraksi partai Gerindra Fraksi Gabungan Bangkit bersatu dan fraksi Gabungan Amanat perjuangan sejahtera serta pertanyaan perseoranganĀ  melaluiĀ  pemandangan umum fraksi-fraksi pada Rancangan Peraturan Daerah APBD beberapa waktu lalu.

Liputan JUGA  Wabup Pakpak Bharat Hadiri Sidang Paripurna DPRD

Pada nota jawaban ini menyatakan bahwa pemerintah mengapresiasikan saran dari fraksi demokrat bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No.910/4350/SJ Tanggal 16 Agustus 2021 tentang penyusunan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 berorientasi mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui program kegiatan sub kegiatan sesuai dengan misi meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, peternakan, budaya dan potensi lokal, untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat melalui penguatan desa dan pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang berdampak terhadap daya saing ekonomi daerah dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan serta berdampak terhadap terhadap angka kemiskinan.

Liputan JUGA  Fraksi PDI Perjuangan Beri Apresiasi Aksi Tunggal Mahasiswa UINSU Tolak Kenaikan BBM

“Terkait dengan pemenuhan hak-hakĀ  masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat telah dialokasikan anggarannya sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ujarnya

Selanjutnya, Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran visi dan misi, yang kemudian dituangkan kedalam 8 butir prioritas pembangunan daerah. Hal ini dijelaskan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan mendukung pemulihan ekonomi melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan OPD terkait.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.