Harga Pupuk Bersubsidi Kian Meroket, Pemerintah Jangan Sekadar jadi ‘Pemadam Kebakaran’

MEDAN — LIPUTAN68.COM — Harga pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara kian meroket. Hal ini tentu sangat memberatkan masyarakat terutama kalangan petani.

Atas dasar itu, Komisi B DPRD Sumut meminta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk segera mencari solusi dalam waktu dekat.

“Mahalnya harga pupuk pada awal tahun ini sudah mencapai tingkat tidak wajar, tentunya sangat memberatkan bagi petani,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Hadian, melalui pernyataan tertulis kepada liputan68.com, Selasa (18/1/2022).

Ia memandang bahwa fenomena ini harus segera diatasi secara komprehensif. Pemerintah dalam hal ini jangan hanya seperti pemadam kebakaran yang bertindak sementara namun harus memikirkan solusi permanen jangka panjang bagi permasalahan dimaksud.

Liputan JUGA  Sekretaris IDI Pacitan, Pastikan Wafatnya Satu Anggota Fraksi PDIP DPRD Pacitan Murni Serangan Jantung

Terkait masalah ini, ia mengaku telah lakukan kunjungan ke UPT Balai Induk Benih Padi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut di Tanjung Morawa, Deli Serdang.

Di dampingi Plt Kadis TPH Sumut, Bahruddin Siregar, selain meninjau kondisi lapangan, Hadian turut berdiskusi secara intens bersama Kepala UPT Balai Induk Benih Padi Tanjung Morawa, Bahrul Jamil, tentang bagaimana pemanfaatan UPT tersebut bagi industri pertanian padi ke depan.

Dari hasil penelusuran dia, ternyata mahalnya harga pupuk diakibatkan oleh berkurangnya pasokan bahan baku pupuk kimia dari luar negeri di samping naiknya harga gas di pasaran.

“Ini membuat harga pupuk menjadi sangat mahal,” ujar Kang Hadian, sapaan karibnya.

Liputan JUGA  Panitia Konser, Jumpstreet Gadaikan Motor Untuk Lunasi Aftershine

Oleh karenanya, menurut Kang Hadian perlu segera diambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap bahan-bahan baku pupuk kimia dari luar negeri.
Cara yang harus ditempuh antara lain dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk secara bertahap mengalihkan penggunaan pupuk kimia kepada pupuk organik.

Untuk menyukseskan program ini, Hadian berharap adanya kebijakan nasional dan regional dalam mengoptimalkan anggaran guna menyiapkan para petani.

Hadian pun meminta ke depan Dinas TPH Sumut agar lebih mengonsentrasikan anggarannya untuk bantuan alat-alat pembuatan pupuk organik, pelatihan pembuatan pupuk organik dan meningkatkan penyuluhan tentang pengolahan lahan pratanam agar petani mampu mengaplikasikan sistem organik pada proses budidaya.

Liputan JUGA  Joroknya Toilet di Rest Area Tol Medan-Tebing Tinggi, Kang Hadian: Banyak Sekali Tinja tak Disiram

Secara khusus, sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut meminta kepala UPT Balai Induk Benih Padi Tanjung Morawa, menjadikan balai itu sebagai lahan percontohan penggunaan pupuk organik.

“Dengan demikian jika ada contohnya diharapkan petani akan bersedia mengadopsi teknologi pupuk organik ini,” katanya.

Ia menyebutkan, penggunaan pupuk organik selain akan melepaskan ketergantungan Indonesia terhadap pupuk kimia yang bahan bakunya harus diimpor dari luar negeri, juga akan menjadikan rakyat Indonesia lebih sehat karena mengonsumsi hasil pertanian organik. (LM-02)

TEKS FOTO
BERKUNJUNG: Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Hadian, kala berkunjung ke  UPT Balai Induk Benih Padi Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, baru-baru ini. ISTIMEWA

  Banner Iklan Sariksa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *