Lebih lanjut bupati menjelaskan, kondisi dan letak geografis Kabupaten Dairi mempengaruhi statusnya hingga berada pada PPKM level 2. Hal itu, menurut bupati kabupaten penghasil kopi ini disebabkan karena Dairi berada pada jalur lintasan dan akses keluar masuk bagi warga maupun pelintas. Kondisi ini kata bupati dapat menjadi potensi namun tidak menutup kemungkinan menjadi resiko.
“Solusi paling tepat adalah tetap menegakkan protokol kesehatan (Prokes) serta memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan harus kembali kita aktifkan,” pungkasnya.
Secara khusus kepada RSUD Sidikalang bupati berpesan agar berupaya menaikkan kelas RSUD dari kelas C menjadi kelas B sehingga upaya menjadikan RSUD Sidikalang kembali rumah sakit rujukan segara tercapai. Hal lain yang menjadi concern bupati adalah penambahan dokter spesialis, pemenuhan alat kesehatan dan pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
“Kepada direktur dan jajarannya saya meminta agar bahu membahu untuk mewujudkannya. Secara khusus kepada Direktur sebagai Ketua Akreditasi Rumah Sakit agar tidak lengah memimpin tim akreditasi di RSUD ini, termasuk menyelesaikan persoalan pembagian jasa pelayanan agar diberikan tepat waktu,” kata bupati mengakhiri apel.
Usai apel pagi, bupati menyempatkan diri mengunjungi pasien anak RS korban penganiayaan guna memberi semangat, dan meminta dinas terkait senantiasa memonitor dan memastikan kondisi anak tetap baik. Selanjutnya bertempat di ruang kerjanya di RSUD, bupati mengadakan rapat dengan beberapa OPD.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Pj. Sekda Budianta Pinem, Direktur RSUD Pesalmen Saragih, Kepala dinas Kesehatan, dr Henry Manik, Kepala dinas P3AP2KB, dr Nitawaty Sitohang, seluruh staf dan pegawai RSUD.
(LM-01)