oleh

Lakukan Kocok Ulang Agar Kisruh Seleksi Anggota KPID Sumut Tuntas

MEDAN — LIPUTAN68.COM — Pimpinan DPRD Sumut harus memerhatikan beberapa hal penting untuk menjadi bahan pertimbangan mereka membuat keputusan.

Ini agar kisruh pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode 2021-2024 tuntas.

Pertama, menurut penasehat hukum dari delapan calon anggota KPID Sumut, Ranto Sibarani SH, soal temuan terbaru mereka tentang adanya calon anggota KPID Sumut bernama Mekar Sinurat SH, merupakan pengurus partai aktif yang diloloskan hingga menduduki posisi cadangan pertama. Menurutnya, hal ini tentu saja menciderai proses seleksi dan hasil keputusan dari pimpinan dewan jika tetap berencana memasukkan nama tersebut.

“Ini temuan yang terbaru kita. Mekar Sinurat itu pengurus parpol berdasarkan SK DPP Partai Nasdem Nomor 330-Kpts/DPP-Nasdem/VII/2020 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumteara Utara periode 2020-2024 yang ditetapkan di Jakarta pada 24 Juli 2020 dan diteken Ketum DPP Partai NasDem, Surya Paloh dan Sekjen Johnny G Plate,” papar Ranto melalui pernyataannya yang diterima liputan 68.com pada Sabtu (16/4/2022).

Liputan JUGA  Kisruh Seleksi Anggota KPID Sumut Terkuak Lagi, Pengurus Parpol Masuk Sebagai Cadangan Pertama

Kedua, mengenai dua peserta petahana, yakni Muhammad Syahrir dan Ramses Simanullang yang jelas-jelas dinyatakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut cacat hukum.

Sebab, SK perpanjangan mereka yang tidak sah karena tidak diterbitkan oleh gubernur Sumut.

“Ombudsman sudah mejelaskannya kemarin dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Temuan maladministrasi itu berupa terbitnya surat Sekdaprov Sumut Nomor: 800/8211 tertanggal 12 Agustus 2019, yang memerpanjang masa jabatan komisioner KPID Sumut dari periode 2014-2019,” ungkap pengacara berkepala plontos itu mengingatkan.

Melihat dua fakta ini, kecurigaan Ranto semakin kuat bahwa lolosnya nama Mekar dan langgengnya dua nama mengaku petahana merupakan kesepakatan politik agar tiga nama titipan dari oknum anggota Komisi A ini tidak diusik.

Liputan JUGA  Alamak! Pelantikan Anggota KPID Sumut Disebut Melawan Hukum

Karenanya ia mendesak agar pimpinan dewan memertimbangkan temuan mereka ini dan menjadikan LAHP Ombudsman Sumut guna menyelamatkan wajah DPRD, dan paling penting menjauhkan legislator yang terlibat di dalamnya terjerat masalah hukum di kemudian hari.

  Banner Iklan Sariksa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.