oleh

Kisruh Seleksi Anggota KPID Sumut, Pembuktian Baskami Ginting Selaku Politisi Sejati

MEDAN — LIPUTAN68.COM — Banyak pihak berusaha keras menentang adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan seleksi anggota KPID Sumut periode 2022-2025. Namun ternyata fakta penyelidikan Ombudsman Perwakilan Sumut berkata lain.

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) lembaga yang fokus dalam urusan maladministrasi tersebut, justru menemukan setidaknya lima pelanggaran dan itu harus dikoreksi.

“Jika tidak seluruh hasil penetapan nanti bermasalah secara hukum. Dalam Peraturan KPI jelas tertulis, gubernur sebelum melantik akan meminta hasil fit and proper test yang dilakukan di DPRD,” ungkap Ranto Sibarani SH selaku kuasa hukum delapan calon komisioner yang menggugat hasil penetapan 7 komisioner oleh Komisi A DPRD Sumut di kantornya, Selasa (19/4/2022) siang.

Ranto menguraikan hal pertama adalah tidak adanya uji publik. Akibat ketiadaan uji publik ini, dua calon petahana yaitu Muhammad Syahrir dan Ramses Simanullang lolos langsung ke DPRD padahal SK perpanjangan keduanya bermasalah.

Lalu adanya temuan terkait status Mekar Sinurat yang diplot di cadangan pertama di mana ternyata masih pengurus Partai NasDem Kabupaten Tobasa.

Liputan JUGA  Polda Sumut Akan Gelar Kasus "Lelang Proyek"

“Hasil fatal dari tak adanya uji publik itu adalah Komisi A meloloskan dua petahana dengan SK yang cacat hukum, yakni SK-nya berbentuk surat Sekdaprov Sumut Nomor: 800/8211 tertanggal 12 Agustus 2019,” katanya.

Kemudian urai Ranto, ada temuan lagi terkait SK parpol yaitu Mekar Sinurat yang merupakan Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM berdasarkan SK DPP Partai NasDem Nomor 330-Kpts/DPP-NasDem/VII/2020 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara periode 2020-2024, yang ditetapkan di Jakarta pada 24 Juli 2020 dan diteken Ketum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Johnny G Plate.

Ranto curiga terhadap lolosnya nama Mekar dan langgengnya dua nama mengaku petahana saling terkait. Analisis kuat Ranto menilai bahwa ini merupakan kesepakatan politik. Jika nama Mekar masuk maka nama dua petahana bermasalah yakni Muhammad Syahrir dan Ramses Simaullang tidak diusik.

Liputan JUGA  PERBEKEL TAMBLANG MADE DIARSA JADI TERSANGKA

Pelanggaran kedua adalah tidak adanya tata cara mekanisme pemilihan. Ketiga, model skoring penilaian yang dibuat oleh Komisi A DPRD Sumut tanpa dasar.

“Tak adanya tata cara mekanisme pemilihan dan model skoring ini jelas membuktikan fit and proper test itu cuma akal-akalan. Isu yang kami dengar semua ini sudah diskenariokan karena fraksi-fraksi kecil tidak dapat jatah pas pemilihan komisioner KIP. Di seleksi komisioner KPID ini dijadikan ajang balas dendam. Hebat sekali Komisi A macam main-main dibuat mereka kelembagaan negara itu. Gaya politiknya kelas rendahan sekali,” ketus advokat berkepala plontos itu.

Keempat, lanjut dia, pemilihan 7 nama terpilih anggota KPID Sumut periode 2022-2025 melanggar Tatib DPRD karena prosesnya dilakukan tanpa musyawarah mufakat maupun voting.

“Kelima pelanggaran ini valid dan secara resmi sudah disampaikan dalam bentuk lapoan akhir pemeriksaan oleh Ombudsman kepada ketua DPRD dan gubenur. Surat monitoring pun sudah dikirimkan Ombudsman ke ketua DPRD dan gubernur Senin kemarin,” katanya.

Liputan JUGA  Gubernur Edy Diyakini Tolak Surat DPRD Soal Penetapan Komisioner KPID Sumut

Jauh hari, Ranto telah mengingatkan agar oknum yang berusaha kerasa menginginkan agar 7 nama terpilih anggota KPID Sumut segera dilantik dengan mencari dukungan berbagai tokoh, melalui pembuatan opini publik yang sesat segera dihentikan. Jika sudah terbukti begini, maka pihak-pihak tersebut akan malu sendiri.

“Kan sejak awal sudah kami ingatkan. Kalau mau memberi dukungan, lihat faktanya. Coba pelajari kasusnya. Jangan biasakan karena berkawan, terus dibela-bela. Terakhirkan malu kita. Apalagi yang melemparkan opini, suruh segera dilantik, bilang tidak ada yang salah dalam seleksi yang terjadi, menguatkan jika SK petahana tidak masalah adalah mereka yang memiliki titel, pendidikannya tinggi,” sindir dia.

Karenanya ia mendesak agar mempertimbangkan temuan mereka ini dan menjadikan LAHP Ombudsman Sumut guna menyelamatkan wajah DPRD, dan paling penting menjauhkan legislator yang terlibat di dalamnya terjerat masalah hukum di kemudian hari.

  Banner Iklan Sariksa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.