oleh

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Dicekal, Terjerat Kasus Korupsi Pemberian Izin

Jakarta – Liputan68.com | Direktur Wasdakim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, I Nyoman Gede Surya Mataram memastikan telah menerima surat permohonan pencekalan ke luar negeri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tiga orang dengan inisial RL, A dan AEH.

Permohonan pencegahan ke luar negeri yang diminta KPK terkait dengan pengusutan kasus dugaan suap pemberian izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon tahun 2020.

“Telah menerima permohonan pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diinput melalui aplikasi cekal online oleh instansi pengusul,” papar I Nyoman pada Jumat (13/05/2022).

Adapun dugaan inisial RL satu dari tiga oang yang dilarang ke luar negeri merupakan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy.

Liputan JUGA  Menteri BUMN Hati-hati Dalam Tetapkan Direksi dan Komisaris Pada BUMN Besar dan Anak Perusahaan

“Terdapat tiga orang yang dicegah ke luar negeri, dengan inisial RL, A, dan AEH,” ucapnya.

Permintaan larangan ke luar negeri terhadap tiga orang itu, kata I Nyoman, telah masuk ke imigrasi sejak 27 April 2022 dan berlaku sampai enam bulan ke depan.

“Berdasarkan permintaan KPK tersebut aktif sejak diinput melalui aplikasi cekal online tanggal 27 April 2022 dan berlaku selama enam bulan ke depan.”

  Banner Iklan Sariksa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.