Ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi mengapa anak kurang begitu meminati apa yang dianggapnya sebagai “norma-norma nilai” yang selalu didapatnya dari berbagai kontribusi pemikiran yang mapan di dalam masyarakatnya. Penyebab itu antara lain: 1). Alam berpikir dan pertimbangan yang belum terkondisi dalam menatap zaman yang berkembang. 2).Krisis contoh ketauladanan yang ditawarkan lebih berkembang dari pada sikap konkret dari komitmen moral para orang tua. 3). Informasi yang berkembang secara multidimensi lebih diarifi anak sebagai pilihan daripada suatu yang bersifat sepihak. 4). Bertahannya mitos tentang anak dalam masyarakat cenderung sebagai obyek. 5). “Ideologi” kekerasan lebih dibiarkan berkembang dari pada solusi yang memanusiakan orang lewat cara-cara yang damai dan sejahtra. 6). Ketegasan hukum dan keadilan yang mengayomi eksistensi anak belum memadai. 7). suasana dialogis dan kemampuan melihat perbedaan dari para orang tua yang masih minim sekali.
Pertanyaan yang mengusik adalah bahwa siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kesenjangan ini? Apa yang dilakukan untuk anak yang putus sekolah karena ketiadaan ekonomi, anak yang berpartisipasi tetapi kurang relevan dengan pasaran kerja, nasib buruh anak yang berkerja di sector informal seperti jermal, perkebunan dan industri yang dilakukan tidak manusiawi, serta nasib anak-anak jalanan, pengemis. Sebaliknya bagaimana pula dengan anak-anak yang difasilitasi oleh berbagai kemungkinan, tetapi lebih destruktif terhadap lingkungannya dalam pengertian yang luas. Problem psikologis yang dihadapi anak ternyata mempunyai ekses negatif secara sosiologis dan peadagogis.
Mengubah Mitos
Idealnya ada tiga institusi yang berperan penting sebagai wadah pembinaan anak. Ketiga institusi yang disepakati yaitu, antara lain: keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiganya mrupakan “The Schooling Society” yang dalam praksisnya yang belum melakukan anak sebagai subyek.
Pada keluarga ada dua dimensi berpikir yang bertahan dalam memperlakukan anak pada masyarakat kita. Pertama, jika keluarga yang mapan secara ekonomi, anak lebih dikendalikan dengan oleh kekuatan-kekuatan materi. Bahkan “dijanjikan” bahwa kemampuan ekonomilah yang menjamin sukses tidaknya seorang anak. Anak lebih ditempatkan pada kepentingan sosial ekonomi dan martabat orang tua dari pada kesinambungan kemanusiaan nuraninya sebagai anak. Anak dicekoki dangan kata-kata harus dan jangan, hanya demi kewibawaan orang tua yang sesaat, tanpa dipikirkan bahwa anak sebenarnya ingin “keluar” dari pengaruh “kekuasaan” itu. Tentu dalam proses penumbuhan alami. Praktik pendidikan seperti ini jelas mempertegas kedudukan anak sebagai obyek. Anak ‘dicetak’ untuk siap pakai sesuai dengan kebutuhan guru, sekolah, masyarakat dan pembangunan. Nilai kognitif murni menjadi standard penilaian atas kecerdasan dan intelegensi seorang anak, bukan bakat dan bidang-bidang yang diminati. Pertanyaan umum yang berkembang dari belajar hanya tertumpu pada, “Nilai berapa, peringkat berapa dan berapa IP-mu?” Menghadapi ”pola” seperti ini, anak mau tidak mau akan terbingkai dalam satu alur berpikir, tanpa alternatif yang dapat diciptakannya. Oleh karna itu, tidak banyak anak yang hadir kreatif, tanggap dan kritis dari bangku sekolah daripada anak yang sebenarnya berhadapan dengan realitas.
Di masyarakat, anak tampaknya juga mendapat perlakuan yang sama seperti dalam keluarga maupun dalam lembaga pendidikan seperti sekolah. lihat saja model-model ”pola” konsumsi yang berkembang, anak lebih ditempatkan sebagai obyek suatu produksi. Masyarakat lebih menilai keberhasilan anak dari potensi-potensi ekonomi dari pada potensi sosial dan budaya. Contoh konkret, seorang anak yang bekerja pada pusat kepentingan ekonomi secara langsung lebih mempunyai harkat daripada seorang anak yang menjadi pekerja seni atau seniman. Padahal, belum tentu pekerjaan yang terakhir tersebut akibat langsungnya tidak besar terhadap nurani dan “pencerahan” suatu masyarakat atau bangsa.
Penutup
Sebagai suatu masyarakat yang berangkat dari kekuatan mitos, kepercayaan-kepercayaan historis, kita sebaiknya memilih model apa yang tepat untuk membangun kehidupan anak yang lebih representatif? Di dalam keluarga yang mapan secara ekonomi, belum tentu perangkat-perangkat pembinaan anak dikelola secara modern. Artinya, apakah anak sudah merupakan bagian penentu kebijakan keluarga, atau setidak-tidaknya dilibatkan sebagai subyek penentu. Di dalam sekolah, anak seharusnya diperkenalkan dengan hal-hal yang relialistis dari pada sekadar menelan butir-butir teori atau konsep. Mampu menilai dan menimbang kondisi nyata yang selalu dijumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Guru bukan menggurui anak, tetapi memotivsi kepeduliannya terhadap belajar dan menumbuhkan kesadaran akan kreativitas pada dirinya untuk memajukan pertumbuhan pribadi dan kemandiriannya yang berhubungan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Bagaimana anak tidak selalu mendengar dan mendapat ‘ancaman’ atau ‘sanksi’ dalam belajar ketika ia menjadi jenuh. Di masyarakat anak tidak hanya menjadi lapisan marginal, tetapi menjadi penting sebagai ”sokoguru” masyarakat. Dengan kata lain, hak-hak asasi anak dalam masyarakat kita menjadi prioritas dalm kosa kata pembangunan. Tanpa hal itu, kita tidak mungkin mengatakan bahwa bangsa ini “sedang membangun” suatu generasi.Semoga.